Optika.id - Berbekal opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Bupati Hendy Siswanto yakin investor bakal datang ke Kabupaten Jember.
Baca Juga: Bumdesma Janji Menangkan Bupati Hendy di Pilbup Jember 2024
Opini WTP ini didasarkan pada hasil audit BPK Jawa Timup terhadap Laporan Leuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Dengan demikian sejak 2011, Pemkab Jember sudah empat kali memperoleh opini WTP, yakni 2012, 2015, 2017, dan 2022.
Jember wes wayahe bisa dipercaya lagi. WTP. Pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan. Mari semuanya dengan WTP insyaallah investasi dan ekonomi di Jember semakin bergerak kencang ke depan. Tujuan akhirnya adalah memakmurkan dan menyejahterakan warga Jember, kata Hendy, ditulis Jumat (26/5/2023).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Jember Bobby Arie Sandy dalam siaran persnya mengatakan, ada tiga manfaat yang diperoleh Pemkab Jember dari opini WTP ini. Pertama, dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah dan menarik investor untuk menanamkan modal. Dengan demikian diharapkan pendapatan asli daerah dapat bertambah dan kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan, kata Bobby.
Baca Juga: Kementerian Agama Diminta Pemkab Jember Turut Bertanggung Jawab Atas Pernikahan Dini
Manfaat kedua, opini WTP memungkinkan Pemkab Jember memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DID ini diprioritaskan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui perlindungan dan bantuan sosial. Dengan demikian, DID yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada intinya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata Bobby.
Baca Juga: Bupati Jember Lega Tak Salah Prediksi, Argentina Tundukkan Prancis di Final Piala Dunia
Terakhir, opini WTP bermanfaat dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperuntukkan berbagai kegiatan pemerintahan berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial untuk mendukung program pemerintahan.
Anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat setempat sehingga menghasilkan pengaruh yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, kata Bobby.
Editor : Pahlevi
