Optika.id - Calon Presiden Indonesia Anies Baswedan kembali berbicara soal netralitas Presiden Jokowi (Joko Widodo) di Pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Menurutnya, hal tersebut adalah kewajiban dari seorang presiden yang saat ini menjabat sebagai fungsinya yakni menjadi Kepala Negara untuk semua masyarakat.
Sebenernya saya menerima pertanyaan, apakah ketika ada sikap tidak netral, sikap cawe-cawe itu nanti akan berdampak kepada saya, dan disitulah kemudian saya sampaikan bahwa saya berharap itu tidak benar, dan saya berharap semuanya berjalan seperti seharusnya, kata Anies dikutipOptika.id dari acara Kick Andy, Minggu, (18/6/2023).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, dimana seluruh unsur yang terlibat di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari masa pra kampanye sampai nanti tuntas, bisa berkomitmen mengambil sikap berdiri dan setara pada semua kontestan.
Selama pelaksanaan dari proses pemilu dengan sesuai ketentuan itu adalah tugas dari seluruh unsur pemerintah, dari mulai presiden, menteri dalam negeri, pimpinan KPU, KPUD dan lain-lain, itu sesungguhnya bukan cawe-cawe. Itu tanggungjawab yang harus diselesaikan, jelasnya.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Jadi itulah memang kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan perintah sumpah ketika semua dilantik itu adalah menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan salah satu kalimatnya adalah menjaga prinsip keadilan, katanya lagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh sebab itu, ia kembali berharap Presiden Jokowi nantinya bisa netral dan menjalankan kewajibannya untuk bersikap setara dengan semua kandidat.
Saya berharap tidak begitu (presiden tidak netral). Saya berharap presiden (Jokowi) akan mengambil sikap untuk setara dalam pelaksanaan pemilu, jelasnya.
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Anies tak mempersalahkan bila Jokowi sebagai pribadi memiliki dukungan untuk satu kandidat. Menurutnya, hal itu adalah wajar karena sebagai warga negara. Nah, namun untuk statusnya Kepala Negara, ia wajib untuk berlaku setara bagi semua pihak yang mencalonkan.
Secara pribadi (Presiden Jokowi) mungkin punya preferensi, itu adalah hak politik. Dalam menjalankan tugas maka semua ketentuan hukum, semua yang terkait dalam pelaksanaan (Pemilu) itu dilaksanakan dengan setara, ujarnya.
Editor : Pahlevi
