Optika.id - Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memingit Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan dilarang berbicara urusan pemilihan presiden (Pilpres), memunculkan berbagai tafsir politik.
Baca Juga: Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diganti: Pemilu 2024 Banyak Timbul Fitnah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganalisa ada dua kemungkinan yang menjadi alasan politik memingit Cak Imin. Pertama, PKB dan Cak Imin sedang meningkatkan daya tawar kepada partai yang selama ini didekati, seperti Partai Gerindra
Selain itu, kata Dedi, PKB ingin menegaskan bahwa komitmen politiknya kepada mitra koalisinya tidak sedang membangun komunikasi terkait urusan koalisi.
"Situasi ini sekaligus untuk meyakinkan mitra, bahwa PKB komitmen hanya bangun koalisi dengan Gerindra," demikian kata Dedi, Selasa (20/6/2023).
Analisa kedua, urai Dedi, kemungkinannya PKB telah menentukan sikap untuk menghadapi pertarungan Pilpres. Bukan hanya itu, bagaimana posisi Cak Imin sebagai Ketua Umum juga telah disepakati oleh seluruh pengurus partai.
Baca Juga: Cak Imin Respon Kunjungan Anies ke DPP PDIP: Semoga Lancar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Bisa saja ia dipilih sebagai Cawapres, atau justru tiket PKB telah sold out pada tokoh lain," jelas Dedi.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menjelaskan, keputusan memingit Cak Imin merupakan hasil Rapat Pleno DPP PKB terkait Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024.
Baca Juga: Resmi, Muktamar PKB Tentukan Cak Imin Kembali Jadi Ketum
Pingitan terhadap Cak Imin tersebut, dikatakan Jazilul, bukan berarti belum ada kepastian dari Gerindra.
Artinya, PKB dan Gerindra tetap berkomitmen menjalin kerja sama dalam satu perahu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Editor : Pahlevi
