Optika.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dianggap telah mengabaikan etika pejabat publik saat menelepon Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk menyampaikan keluhan warga Warakas, Jakarta Timur yang terjadi baru-baru ini.
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Meskipun Ganjar memiliki status sebagai kepala daerah, tindakan tersebut dianggap tidak pantas karena ia ikut campur dalam urusan pemerintahan daerah lain.
"Dengan menghubungi Pj Gubernur DKI terkait keluhan warga di DKI Jakarta, sikap Ganjar menunjukkan kurangnya etika sebagai pejabat publik," kata Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), pada hari Selasa (27/6/2023)
Alih-alih menjaga etika, langkah Ganjar yang dilakukan tampaknya bertujuan untuk meraih dukungan dari warga Jakarta yang mayoritas merupakan pemilih calon presiden dari Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Upaya Ganjar ini mungkin untuk mengurangi dukungan bagi Anies dan sekaligus mencari peluang politik untuk dirinya sendiri," tambahnya.
Meskipun demikian, Dedi menganggap bahwa tindakan Ganjar yang mencampuri pemerintahan daerah lain tidak terlepas dari hubungannya dengan Heru Budi.
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
"Pj Gubernur adalah kelompoknya sendiri, Ganjar merasa mendapat restu bukan hanya dari Heru, tetapi juga dari presiden. Meskipun, ada banyak alasan bagi presiden untuk menegur Ganjar karena perilakunya yang tidak pantas," tandasnya.
Editor : Pahlevi
