Optika.id - Habib Umar Alhamid, Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari), mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sedang menciptakan masalah untuk dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat dan partai pendukung Anies Baswedan.
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Pernyataan ini dilontarkan oleh Habib Umar Alhamid sebagai respons terhadap desas-desus bahwa Anies Baswedan akan dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi Formula E.
Kabar ini telah banyak beredar. Anies, calon presiden dari Koalisi Perubahan, dikabarkan akan ditangkap setelah kembali dari Mekkah. Informasi ini pertama kali disebarkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, belum lama ini.
"Mengapa saya mengatakan Jokowi sedang menggali kuburannya sendiri? Karena pasti rakyat dan partai pendukung seperti Demokrat, PKS, dan NasDem akan marah," ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan pada Rabu (28/6/2023).
Menurutnya, rakyat dan publik akan menuduh bahwa Jokowi menggunakan alat hukum sebagai instrumen politik untuk menghalangi calon presiden yang diusung oleh lawan politiknya.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
"Selama ini yang saya tahu, laporan BPK menyatakan bahwa penyelenggaraan Formula E tidak melibatkan unsur korupsi," tegas Habib Umar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Habib Umar mengatakan bahwa rakyat akan turun ke jalan (people power) dan menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Jokowi yang dianggap suka bermain-main. Hal ini terjadi jika Anies benar-benar dijadikan tersangka.
"Saat ini, rakyat sangat menginginkan perubahan. Para pendukung Anies dan elemen lain yang jumlahnya mencapai ratusan juta orang pasti tidak akan menerima perlakuan yang tidak adil ini," tuturnya.
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Lebih lanjut, Habib Umar menyatakan bahwa lembaga hukum yang digunakan sebagai alat kekuasaan adalah KPK, yang dianggap memiliki pimpinan yang dilaporkan dan diduga melakukan tindak pidana. Jika hal tersebut dipaksakan dalam waktu singkat, negara ini akan runtuh dan hancur karena hilangnya keadilan di bumi pertiwi ini.
"Seharusnya hukum ditegakkan bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menghancurkan lawan politiknya, apalagi untuk menzalimi individu atau kelompok yang memiliki pilihan politik berbeda," tegasnya.
Editor : Pahlevi
