Optika.id - Menjelang tahun politik, para calon kepala daerah dan wakil rakyat berlomba-lomba mengumbar janji manisnya kepada masyarakat. Dalam meraih simpati tersebut tak jarang mereka menebar amplop berisikan uang maupun yang berupa bingkisan sembako. Praktik tersebut dikenal dengan nama politik uang yang merupakan praktik koruptif sebagai pembuka jenis korupsi lainnya.
Baca Juga: Perpanjang Rekapitulasi, KPU Surabaya Ajukan Rekomendasi ke Bawaslu
Politik uang merupakan sebuah upaya pilihan pemilih atau penyelenggara dengan imbalan materi atau yang lainnya. Singkatnya, politik uang merupakan salah satu bentuk suap. Adapun praktik ini bisa memunculkan para pemimpin yang hanya peduli dengan kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilih dan menitipkan amanat pada mereka.
Oleh sebab itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengimbau kepada masyarakat kelas menengah dan para pemuda untuk mengampanyekan antipolitik uang (money politic). Rahmat menilai jika masyarakat dan pemuda membentuk gerakan kelompok ini, maka gerakan tersebut bisa berdampak signifikan karena bisa menyetir isu yang berkembang.
"Yang menentukan isu itu kaum muda dan kaum [kelas] menengah. Kalau isunya kaum muda dan menengah tanpa politik uang, maka teman-teman yang di bawah pasti akan mengikuti," ucapnya dalam keterangan di laman Bawaslu, Senin (24/7/2023).
Baca Juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar para pemuda dan kelas menengah terus bergerak dalam menggelorakan gerakan antipolitik uang serta antiserangan fajar. Bagja juga mengingatkan agar mereka selalu berkomitmen dengan kampanye anti money politic tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Gimana politik uang mau diberantas kalau mahasiswa dan kaum muda menganggap politik uang itu berkah, rezeki anak saleh?" katanya.
Baca Juga: Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024, Ini Dampaknya
Bagja yakin bahwa apabila Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak diwarnai politik uang dan serangan fajar, maka masyarakat akan diuntungkan dan kondisi Pemilu berlangsung secara kondusif dan demokratif. Pasalnya, pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan bekerja secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat tanpa adanya kasus suap di bawah tangan.
"Kalau tidak ada politik uang, jalan semakin baik, rumah sakit semakin baik, asuransi/BPJS akan semakin baik," pungkas Bagja.
Editor : Pahlevi
