Erick Thohir Ditolak PKB, Apakah Bisa Golkar Dicopet?

Optika.id - Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum DPP PKB) bersuara keras adanya sinyal duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir (Prabowo-Erick).

"Nama itu (Erick Thohir) tidak ada dalam radar PKB. Bila itu dilanjutkan, maka artinya suara ulama, kader dan pengurus PKB sudah tidak didengarkan lagi. PKB akan terus berjuang mencari takdir yang lebih baik," ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

Jazilul lebih lanjut mengingatkan bahwa koalisi PKB dan Gerindra yang telah dijalin selama 11 bulan dengan indah harus menjadi acuan. Bagi PKB jika ada parpol lain menjalin koalisi dengan PKB maka Muhaimin Iskandar (Cak Imim) menjadi capres (calon presiden) atau cawapres (calon wakil presiden)

"Bagi PKB, pokoknya Gus Imin! tidak ada nama lain dan tidak ada tawar menawar," tutur Jazilul.

Spekulasi duet Prabowo-Erick menguat tatkala Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad yang berlokasi di Turen, Malang. Jokowi saat itu didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Menteri BUMN Erick Thohir, Bisnis.com, 24 Juli 2023.

Hal yang menarik dalam acara kunjungan itu ada foto bareng Jokowi, Prabowo, dan Erick. Saat menuju gudang amunisi Pindad, Prabowo terlihat memegang setir mobil Ranops Maung. Erick Thohir berada di samping kemudi. Sedangkan Jokowi dan Iriana duduk di belakangnya.

Jokowi memang membanta spekulasi kunjungan dan foto bareng itu dengan sinyal duet Prabowo-Erick dalam pilpres 2024.

"Nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan," kata Jokowi saat menjawab apakah kehadiran Prabowo dan Erick itu akan diduetkan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Jokowi pun menjelaskan kunjungan ke pabrik PT Pindad di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan didampingi Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Kunjungan kerja tersebut antara lain untuk membahas besarnya potensi ekspor perusahaan yang bergerak di bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu.

Intimidasi terhadap Airlangga Hartarto?

Penolakan PKB terhadap Erick Thohir merupakan sinyal keras gagalnya rencana menduetkan Prabowo-Erick. Sinyal keras PKB menolak Erick Thohir dan bersikukuh menarget Cak Imin cawapres Prabowo berdampak menggagalkan rencana duet Prabowo-Erick.

Dampaknya tentu KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) bubar. Apalagi PKB telah menyatakan mencari takdir lain. Jika duet Prabowo-Erick itu paket khusus maka harus diselamatkan dengan perahu lain.

Menurut Hussein Abri, obrolan politik wartawan Tempo dalam podcast Bocor Alus Politik, tempodotco, Sabtu (29/7/2023), diduga sebenarnya Erick sudah minta ke PKB agar jatah cawapres koalisi KKIR diberikan kepadanya. Bahkan Erick diduga telah menyodorkan kompensasi tertentu dan hal itu ditolak oleh Cak Imin.

Gue denger beberapa temen-temen di PKB maupun Gerindra.Erick telah nego ke Muhaimin supaya PKB dukung gue (Erick), kata Hussein dalam obrolan politik itu. Maksudnya agar Cak Imin memberikan cawapres KKIR untuk Erick.

Lebih lanjut Hussein melontarkan dalam obrolan santai itu bahwa Erick bersedia membantu logistik PKB, untuk membantu menambah kursi di DPR dan segala macamnya. Menurut Hussein saat ini Cak Imin menolaknya.

belum ada kesepakatan terhadap tawaran Erick itu, dugaan Hussein dalam Bocor Alus Politik, tempodotco, Sabtu, (29/7/2023).

Jika PKB Lepas Berarti Duet Prabowo-Erick Gagal

Gerindra belum cukup kursinya untuk bisa mengusung sendiri capres dan cawapres. Gerindra harus berkoalisi untuk menyelamatkan duet Prabowo-Erick.

Yang paling penurut perintah Istana adalah PAN (Partai Amanat Nasional). Bahkan Ketumnya, Zulkifli Hasan, menyatakan: untuk urusan capres PAN akan ikut Pak Jokowi, Liputan6.Com, 4 Mei 2023, 18:30 WIB. Bahkan untuk paket Erick, PAN ngotot mengusulkan ke PKB agar Erick sebagai cawapresnya Prabowo.

Problemnya kursi PAN di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hanya 44 kursi (6,84 persen) dan Gerindra sebanyak 78 kursi (12,57 persen). Artinya koalisi Gerindra dengan PAN saja belum cukup untuk mengusung capres dan cawapres. Sementara PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sudah memilih koalisi dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Yang tersisa adalah Partai Golkar. Kursi Golkar sebanyak 85 (12,31 persen).

Di sisi lain Golkar sampai hari ini belum menentukan pilihan capresnya. Munas Golkar mengamanatkan Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, untuk dicalonkan capres atau cawapres. Sejak awal tatkala KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) Airlangga Hartarto memasang dirinya sebagai capres. Sementara itu PAN dan PPP cenderung mencapreskan Ganjar Pranowo.

Sikap ragu dan lamban Airlangga Hartarto ini diduga mendorong perencana duet Prabowo-Erick ini untuk mengambil sikap atau langkah khusus agar Hartarto tidak bertindak di luar jalur koalisi.

Apakah logika ini yang bisa menerangkan Airlangga Hartarto, dengan cepat diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) karena kasus CPO (clude palm oil), dugaan korupsi ijin ekspor minyak sawit mentah? Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu diperiksa di Kejagung hingga 12 jam lebih, Kompas.com (25/7/2023), 10:55 WIB

Menurut pengamat Politik UIN (Universitas Islam Negeri), Sjech Djamil Djambek Heru Permana Putra, pemeriksaan itu terlihat jelas berbagai isu yang diarahkan terhadap Airlangga, sebagai suatu strategi politik menuju Pilpres 2024.

"Saya menilai situasi dan tantangan persoalan hukum yang dihadapi oleh Airlangga Hartarto, memiliki political value yang semakin kuat jelang Pilpres 2024, merupakan suatu pengkondisian politik yang sangat jelas terlihat. Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana," kata Heru saat dihubungi wartawan, Kamis (27/7/2023), Tribunnews.com.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengenai pemeriksaan Hartarto itu juga dikomentari oleh Presiden Jokowi.

"Ya, kita harus menghormati proses hukum di mana pun. Di KPK, Kepolisian, Kejaksaan kita harus menghormati," kata Jokowi, detiknews, Senin (24/7/2023).

Usai diperiksa Kejaksaan Agung Airlangga Hartarto didesak untuk mundur dan para penentang Hartarto berusaha untuk menyelenggarakan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Partai Golkar. Tidak itu saja, dengan cepat 2 orang Menteri Jokowi membuat pernyataan bersedia mengganti Hartarto.

Pernyataan 2 menteri Presiden Jokowi (Joko Widodo), yaitu Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Panjaitan menarik jika dikaitkan dengan sinyalemen di atas. Baik Luhut maupun Bahlil dengan tegas menyatakan bersedia menggantikan kedudukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Caranya? Beberapa tokoh Dewan Pakar Golkar, antara lain Ridwan Hisjam, dan tokoh senior Lawrence T.P Siburian mendesak Golkar agar secepatnya menyelenggarakan Munaslub, CNN Indonesia,12/7/2023. Tujuannya untuk mengganti Airlangga Hartarto.

Desakan Munaslub itu juga diteruskan oleh tokoh Golkar lainnya, sepeti Idrus Marham. Idrus mengimbau agar seluruh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar segera melakukan Munaslub, Beritasatu.com, (28/7/2023).

Golkar Melawan?

Desakan Munaslub beberapa tokoh senior Golkar itu segera disikapi oleh 38 Ketua DPD Golkar seindonesia. Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana munaslub.

Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," kata Doli dalam keterangan tertulis, detiknews, Senin (31/7/2023).

Membaca tekad 38 Ketua DPD Golkar itu tampaknya Hartarto bisa terselamatkan dari upaya Munaslub. Hal ini berarti nakoda Golkar masih di tangan Hartarto. Mereka fokus pemilu 2024, kata Ahmad Doli.

Jika Hartarto selamat dari Munaslub sehingga lolos dari upaya kekuatan tertentu mencopet Golkar, namun oersoalannya adalah kemanakah arah Golkar dalam pilpres 2024? Bisakah Hartarto ditekan untuk memuluskan duet Prabowo-Erick?

Menteri Investasi, Bahlil, menganggap persoalan Golkar ada di DPP.

Nanti kita lihat ya, serahkan itu kepada DPP ya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

"Sudah saya jelaskan itu urusan DPP," ujar Bahlil, detiknews, Senin (31/7/2023)

Mungkin pemeriksaan Hartarto tidak hanya sekali. Bisa saja bakal disusul dengan beberapa kali pemeriksaan oleh Kejagung.

Hal yang menarik pada hari Kamis, (27/7/2023), Puan Maharani, Ketua DPP PDIP berkunjung ke kediaman Hartarto. Hasil kunjungan itu Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP mengatakan kunjungan Puan menghasilkan sesuatu yang positif.

Untuk melakukan kerja sama itu juga melakukan kalkulasi terhadap momentum, tetapi pertemuan kemarin sudah memberikan fundamen yang sangat baik bagi kerja sama kedua partai, urai Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Republika.co.id, Jumat, (28/7/2023).

Jika Golkar masih alot, mungkinkah kemelut di dalam tubuh Golkar itu juga dibarengi munculnya isu lain, yaitu mencuat kasus Kardus Duriannya Cak Imin yang masih mengendap di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?

Bukankah Hussein Abri, wartawan Tempo mengatakan belum ada kesepakatan terhadap tawaran Erick itu, dugaan Hussein dalam Bocor Alus Politik, tempodotco, Sabtu, (29/7/2023).

Tulisan: Aribowo

Editor : Pahlevi