Optika.id - Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Pengembangan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof. Dr. H. Amung MaMun, M.Pd. berpendapat bahwa ada dua momentum penting pasca peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023 mendatang, yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober dan Hari Pahlawan 10 November.
Baca Juga: Guru Besar UI Sebut Masa Depan Demokrasi Indonesia Pesimis!
Menurutnya, dua peristiwa sejarah tersebut layak dipertimbangkan untuk waktu deklarasi capres-cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Jika hal ini menjadi salah satu pertimbangan, tentu memiliki nilai strategis sebagai tanggung jawab moral bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat mempertimbangkan substansi peristiwa sejarah 28 Oktober 1928 yang menjadi spirit lanjutan dari Gerakan Boedi Oetomo 1908 dan Hari Pahlawan 10 November 2023 sebagai wujud penghormatan kepada para pendiri bangsa yang dengan susah-payah mendirikan negara bangsa Indonesia melalui pengorbanan yang luar biasa, kata Prof. Amung saat dihubungiwartawan, Senin, (14/8/2023).
Profesor UPI Bandung kelahiran Garut, Jawa Barat 62 tahun silam itu mendasarkan basis pemikirannya pada kondisi aktual saat ini yang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, hal tersebutdirasakan oleh seluruh masyarakat di mana kondisi persatuan dan kesatuan negara bangsa sedang terancam. Ditambah dengan kenyataan adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok kecil masyarakat (oligarki) dan bukan masyarakat luas pada umumnya. Di samping itu ada kecenderungan di beberapa daerah NKRI dengan datangnya invasi Tenaga Kerja Asing (TKA).
Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, pasangan Pak Anies Baswedan akan sangat bagus manakala ditetapkan pada momen 28 Oktober 2023 yang akan datang sekaligus sebagai bentuk komitmen politik KPP dalam merefleksikan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai spirit kebangsaan untuk melakukan perbaikan pembangunan di semua lini kehidupan agar bangsa ini dapat mencapai cita-citanya sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, jelasakademisi yang juga mantan atlet bola voli pada tahun 1987.
Selain opsi pengumuman capres-cawapres pada momen Sumpah Pemuda, Atlet golf nasional dalam Asian Service Games 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia itu berpendapat bahwa KPP dapat juga memilih momentum Hari Pahlawan 10 November mendatang sebagai simbol pentingdalam melakukan perbaikan di semua lini pembangunan dengan tetap didasari oleh semangat kepahlawanan.
Maksudnya adalah bahwa mengabdikan diri sepenuhnya dalam melaksanakan kepemimpinannya bagi pembangunan masyarakat agar berkemajuan, sehingga hidupnya lebih berdaya, dengan prinsip dasar mengamalkan Pancasila secara menyeluruh dan terimplementasikan secara nyata, jauh dari hanya sekedar slogan semata, terangnya padaOptika.id
Lebih lanjut,Staf Ahli Kemenpora periode 2011-2016 lalu menjelaskan implementasi sila kesatu sampai kelima Pancasila, yaitu masyarakatdijamin secara aman dan nyaman melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
Baca Juga: Harkristuti Harkrisnowo: Dulu Jokowi Mendengarkan Rakyat, Sekarang 'Walik Grembyang'!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian tidak boleh lagi muncul pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat negara. Lalu persatuan Indonesia harus tetap terjaga. Setelah itu prinsip kebebasan sipil perlu diberi ruang kembali untuk diperbincangkan secara lebih luas. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terwujud dengan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.
Terkait sosok cawapres yang cocok dan berpeluang memenangkan kontestasi Pilpres 2024,akademisi yang ditetapkan sebagai profesor/guru besar terhitung mulai tanggal 1 April 2020 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46378/MPK/KP/2020 itu menilai berdasarkan kriteria yang ada.
Pak Anies Baswedan secara elegan dan logis akan mempertimbangkan tiga hal pokok yang menjadi kriteria untuk menetapkan pendampingnya, yaitu figur yang harmonis (dapat bekerjasama sekaligus memberi peluang untuk memenangkan persaingan); tidak ada beban kepemimpinan masa silam; dan berani menghadapi berbagai situasi yang dihadapi, termasuk dalam keadaan tidak normal dalam dasar-dasar yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, paparDekan FPOK-UPI periode 2000-2008.
Prof. Amung menambahkan, saat ini beberapa nama calon pendamping Anies Baswedan sudah mengemuka di etalase publik, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan yang belakangan santer adalah putri mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Almarhum), Yenny Wahid.
Baca Juga: Guru Besar UI Ungkap Survei Kompas Lemah, Punya Tujuan Penggiringan Opini
Langkah-langkah penting yang dapat dilakukan adalah memetakan pendapat masyarakat dari berbagai belahan provinsi untuk dikaji secara cermat, ke arah mana mereka lebih berpihak untuk dijadikan dasar penetapan sebagai Calon Wakil Presiden. Walaupun saya membaca dari berbagai kecenderungan dalam beberapapollingpeserta diskusi, sebagai contohRH Channellebih mengemuka nama AHY sebagai figur relevan untuk menjadi Calon Wakil Presiden yang paling memenuhi kriteria yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Dan juga secara alamiah figur tersebut direspons positif oleh masyarakat luas, paparnya kepadawartawan.
Lebih lanjut,Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat periode 2008-2011 itu berpandangan positif jika Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 bersama KPPmengajak tokoh-tokoh yang disebutkan di atas agar kukuh bergabung sekalipun pada saatnya nanti tidak ditetapkan menjadi Calon Wakil Presiden, melainkan menjadi tim pemenangan nasional.
Barangkali akan menjadifairmanakala Pak Anies Baswedan bersama KPP menentukan mekanisme melalui pemetaan respon masyarakat, yaitu akan mendukung atau memilih beliau jika disandingkan dengan salah satu Calon Wakil Presiden yang dipilih publik. Model survei dapat dilakukan secara terbuka di antara tokoh-tokoh dimaksud. Barangkali hal ini akan menjadi sandaran di mana mereka selanjutnya akan berjuang bersama, pungkasnya.
Editor : Pahlevi
