Optika.id - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengingatkan masyarakat supaya berperan aktif dalam pemilu 2024 dengan cara datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin yang bisa semakin memajukan Indonesia di masa mendatang, baik Presiden beserta wakilnya, anggota DPR, DPD maupun DPRD.
Baca Juga: Tahun Politik Sudah Dekat, Syarief Hasan: Seluruh Parpol Harus Punya Satu Tujuan Bersama, Apa Itu?
"Keikutsertaan masyarakat memberikan suara pada pemilu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Apalagi kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak menentukan siapa pemimpinnya, melalui mekanisme pemilihan umum," kata pria yang akrab disapa Syarief Hasan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Syarief Hasan saat membuka program pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di Kampung Cinuti, Desa Sukasari, kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (30/8/2023).
Syarief Hasan menyerukan agar masyarakat memilih pemimpin yang bisa membawa negara semakin maju dibandingkan sebelumnya, baik itu Presiden, DPR, dan juga DPR.
Dalam kesempatan itu, Syarief Hasan juga mengomentari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait adanya sejumlah nama mantan terpidana korupsi, dalam daftar calon sementara (DCS) baik DPR maupun DPD RI.
Baca Juga: Jika Info Masinton Benar, Hidayat Minta Kejagung Segera Usut Tuntas dan Hukum Keras!
Dia mengatakan bahwa masalah mantan narapidana korupsi masuk daftar calon sementara (DCS) sudah diatur dalam undang-undang, tetapi pilihan tetap berada di tangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Setelah mereka melalui masa transisi dan asimilasi, maka UU memperkenankan bagi mereka mengajukan diri untuk dipilih. Jadi sekarang dikembalikan ke rakyat, sebagai pemegang kedaulatan," ungkapnya
Dalam sistem pemilu yang transparan seperti sekarang, menurut Syarief Hasan, Independensi rakyat sangat menentukan. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih, siapapun calon yang dikehendaki. Tidak boleh ada pengekangan, dan rakyat bebas menentukan.
"Silahkan memilih calon-calon yang terbaik, bisa dipercaya, punya kualitas dan integritas, sesuai pilihan hati nurani masing-masing. Semua ini rakyat sudah tahu, termasuk risikonya, bila mereka salah dalam memilih," tutup Syarief Hasan.
Editor : Pahlevi
