Optika.id - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menegaskan bahwa dia tidak menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, (5/9/2023).
Arinal menjelaskan bahwa dia telah diklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dianggap memiliki transaksi yang mencurigakan.
Dia menyatakan, "Setelah yang disampaikan oleh Bima (Ticktockers Awbimax) soal infrastruktur rusak, (diklarifikasi) lebih cenderung kepada kepentingan yang bersifat kepentingan pribadi."
Gubernur Lampung yang juga Ketua Golkar Lampung ini menegaskan bahwa sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dia adalah seorang pengusaha yang memiliki banyak warisan dari keluarganya. Karirnya sebagai PNS juga mencakup posisi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada periode 2014-2016.
Dia juga menjelaskan bahwa LHKPN yang dipertanyakan oleh KPK adalah untuk tahun 2021 dan 2022, yang dia buat oleh anaknya. Namun, ada temuan yang tidak memiliki penjelasan lengkap, terutama terkait lahan warisan di kampungnya yang dikerjasamakan dengan pengusaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arinal menambahkan, "Karena saya menjadi tokoh, keluarga saya menerima pendapatan itu dan saya memberikan distribusi dengan hal-hal yang normal. Karena itu tidak dilaporkan sehingga saya dipanggil."
Setelah klarifikasi, Arinal diminta untuk memperbaiki LHKPN dan akan menyampaikannya kembali kepada KPK dalam waktu dekat. Dia menegaskan bahwa KPK tidak melakukan pemeriksaan, melainkan hanya klarifikasi LHKPN.
Dalam LHKPN 2022 yang dia laporkan pada 28 Maret 2023, Arinal memiliki harta senilai Rp 23,2 miliar, termasuk tanah, bangunan, mobil, harta bergerak, dan kas. Dalam LHKPN 2021, dia melaporkan harta senilai Rp 22,6 miliar.
Editor : Pahlevi
