Optika.id - LBH Ansor mengatakan akan melaporkan pihak-pihak yang melakukan politisasi agama dalam Pemilu 2024. Pernyataan tersebut dinyatakan LBH Ansor, setelah pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang meminta masyarakat tak memilih bakal capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
"Salah satu yang potensial memicu konflik adalah politisasi agama. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa politisasi agama hanya akan mendatangkan pertikaian umat manusia dan kehancuran peradaban," kata Ketua LBH Ansor Pusat, Abdul Qodir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (3/10/2023).
LBH Ansor menilai Pemilu 2024 menjadi momen krusial dalam perjalanan Indonesia. Untuk itu, LBH Ansor menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus berlangsung dengan transparan dan jujur. Oleh karena itu, semua potensi yang dapat memicu konflik harus dihindari.
"LBH Ansor melihat gejala politisasi agama semakin tampak, apalagi ketika sudah ada yang hendak menjadikan rumah ibadah sebagai ruang kampanye politik, padahal aturan mainnya sudah sangat tegas melarang," ungkap Qodir.
Ia menekankan bahwa semua peserta pemilu, terutama calon presiden dan calon wakil presiden, harus menjauhi upaya politisasi agama demi ambisi politik.
"LBH Ansor akan membantu dalam pengawasan Pemilu 2024 berdasarkan instruksi dari ketua umum PP GP Ansor. Kami akan melaporkan kepada Bawaslu dan lembaga terkait di berbagai daerah jika ada tindakan politisasi agama yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilu, baik dari peserta pemilu maupun tim kampanyenya," kata Qodir.
LBH Ansor juga membuka pusat pengaduan di 170 lokasi di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat, apabila melihat tindakan penggunaan agama dalam politik atau politisasi agama. LBH Ansor juga akan memberikan pendampingan dan melakukan pengawalan terhadap pelaporan tersebut ke lembaga pengawas Pemilu 2024.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengingatkan agar masyarakat tidak hanya memilih pemimpin yang pandai bicara, namun juga melihat rekam jejaknya. Hal ini disampaikan dalam acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo pada Jumat (29/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gus Yaqut juga meminta agar tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat meraih kekuasaan, seperti pada Pilgub DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014.
Meskipun Gus Yaqut tidak secara langsung menyebutkan nama, pernyataannya mendapat tanggapan dari Ketua PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Wakil ketua umum PKB Jazilul Fawaid (Gus Jazil). Keduanya menganggap pernyataan menag sebagai omongan buzzer, bahkan Jazil menyatakan bahwa tindakan disipliner akan diambil oleh pihaknya. Diketahui, Gus Yaqut yang juga merupakan ketua umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor tercatat masih sebagai kader PKB.
"Kalau posisinya sebagai menteri, ya presiden-lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian," ujar Gus Jazil kepada wartawan, Senin (2/10/2023).
Terkait hal itu, Gus Yaqut menegaskan, tidak akan mencabut pernyataannya soal ajakan tak memilih bakal capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
"Untuk satu hal itu, ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis, mencabut itu saya enggak mau," ujar Gus Yaqut di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Editor : Pahlevi
