Optika.id - Hasil survei Indikator Politik menemukan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi, yaitu 75,5 persen. Survei dilakukan pada 8-13 April 2023, menghasilkan angka kepuasan tertinggi yang dicapai Jokowi sejak 8 tahun terakhir.
Sementara itu SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), pada survei 31 Okt - 3 Nov 2023, mengungkapkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 75.3 persen. Meskipun survei SMRC menggunakan alat telpon, nemun hasilnya masih cukup rasional dan kompetitif dengan hasil survei sebelumnya.
Kepuasan kinerja Jokowi tinggi itu juga pernah diteliti oleh Litbang (Lembaga Penelitian dan Pengambangan) Kompas. Ditahun 2021 survei kepuasan itu pernah diteliti oleh Litbang Kompas. Kompas meneliti pada 26 September-9 Oktober 2021 menemukan data 66,4 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja Jokowi ditahun 2021 memang ada tren menurun jika dibandingkan dengan 2020.
Lebih spektakuler hasil survei Indometer, nengungkapkan tingkat kepuasan public terhadap kenerja Jokowi sebesar 81,4 persen dan yang menyatakan sangat puas 9,6 persen (ANTARA, 20 Juni 2023). Lembaga IndEX (Indonesia Elections and Strategic) sebelumnya juga merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Menurut IndEX angka kepuasan masyarakat sebesar 79,3 persen (ANTARA, 7 April 2022).
Jokowi Elektabilitasnya Rendah
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang tinggi itu apakah berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi jika ingin maju lagi menjadi Presiden Republik Indonesia? Dengan kata lain, apakah masih kuat elektabilitasnya jika mau maju lagi menjadi capres (calon presiden)?
SMRC mengungkapkan data menarik. Ternyata masyarakat yang memilih Jokowi menjadi presiden lagi jika mau maju lagi hanya sebanyak 0,5 persen. Suatu jarak angka sangat jauh sekali. Disekitar juli-Agustus 2022 muncul isu kemungkinan Jokowi bakal dipasangkan dengan Prabowo. Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Jokowi calon wakil presiden. Prabowo-Jokowi.
Saat itu muncul pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, bahwa presiden 2 kali periode bisa maju kembali sebagai calon wakil presiden. Pernyataan Laksono itu segera menimbulkan polemik di masyarakat sehingga Humas MK melakukan klarifikasi.
"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," demikian keterangan tertulis dari Humas MK, Kamis, (15/9/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tidak berkorelasi langsung dengan elektabilitas Jokowi, kata Dr. Abdul Aziz, MS.i lewat WhatsApp kepala Optika.id, Senin, (6/11/2023). Aziz mengomentari tentang hilangnya isu Prabowo-Jokowi hingga munculnya pasangan Prabowo-Gibran.
Tingkat kepuasan publik merupakan aspek psikologi publik terhadap keberhasilan kinerja Jokowi. Bukan sebagai preferensi langsung terhadap tingkat keterpilihan Jokowi oleh publik, urai Aziz.
Menurut Aziz, itu sebabnya elektabilitas Jokowi rendah sekali jika disodorkan sebagai capres 2024. Di samping masyarakat semakin faham batas jabatan Jokowi hanya 2 periode. Rasionalitas masyarakat itu merupakan batas pengaruh Jokowi, tulis Aziz.
Lebih lanjut Aziz menguraikan bahwa naiknya angka elektabilitas Prabowo sebagai capres bukan karena publik yang puas terhadap kinerja Jokowi beralih ke Prabowo semua. Secara teoritis, kata Aziz, naiknya elektabilitas Prabowo karena para pendukung Jokowi dalam pilpres 2019 sebagian beralih ke Prabowo. Pemilih Jokowi yang fanatik beralih ke Prabowo karena adanya petunjuk politik kalau Jokowi ke arah Prabowo. Bukan ke Ganjar Pranowo. Apalagi saat ini pasangan capres cawapresnya adalah Gibran.
Perlu dicatat bahwa hasil survei SMRC November 2023 menempatkan elektabilitas Prabowo sebesar 35,4 persen. Sementara itu elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 21,2 persen dan Anies Baswedan sebesar 15,2 persen. Suatu jarak elektabilitas semakin lebar.
Tulisan: Aribowo
Editor : Pahlevi
