Optika.id - Biaya politik yang tinggi masih menyebabkan praktik politik uang yang berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia. Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto, mengungkapkan keprihatinannya atas terpilihnya para wakil rakyat berdasarkan kekuatan finansial semata, yang menurutnya akan menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat.
Dalam siaran persnya di Jakarta pada Jumat (24/11/2023), Kiai Chriswanto menyatakan, "Situasi demokrasi seperti ini menjadi kurang sehat. Karena yang diperioritaskan adalah kepentingan finansial, bukan kepentingan kesejahteraan rakyat."
Baca Juga: DPP LDII: LGBT Bertentangan dengan Agama dan Moralitas
Dia juga menekankan bahwa praktik politik uang selalu mewarnai Pemilu. Kiai Chriswanto mendorong para elit politik untuk tidak memenangkan hati rakyat dengan uang, tetapi dengan dasar kemampuan, kebijaksanaan, integritas, dan program kerja yang jelas.
"Yang seharusnya menang adalah mereka yang berkualitas, bukan karena faktor finansial. Mereka yang kurang berkualitas biasanya menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan, seperti memicu konflik, menyebarkan fitnah, dan mengganggu persatuan bangsa," jelas Kiai Chriswanto.
Baca Juga: Tolak Pembangunan Gereja, NU: Ada Aturannya, Hormati Pendapat Warga Sekitar
Dia menyatakan kekhawatirannya bahwa cita-cita persatuan dan kesatuan yang diidamkan oleh para pendiri bangsa Indonesia dapat terancam oleh Pemilu yang diadakan setiap lima tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Persatuan dan kesatuan bangsa ini juga menjadi harapan bagi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan Indonesia dan untuk mengingatkan para elit politik dan siapapun agar tidak memecah belah persatuan bangsa," ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Surabaya Sayangkan Penolakan Pembangunan Gereja di Lakarsantri
Di sisi lain, Kiai Chriswanto menyoroti perlunya peningkatan kualitas demokrasi sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, dia menegaskan bahwa masalah utama adalah bahwa meskipun proses demokrasi ada, namun belum menghasilkan demokrasi yang substansial karena representasi yang kurang, sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik.
Editor : Pahlevi