Wakil Presiden Itu Bukan Ban Serep

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id - Dinegara maju seperti Amerika Serikat, acara debat calon wakil presiden pada pilpres ditunggu-tunggu masyarakat, meskipun ada yang mengatakan debat cawapres itu membosankan. Namun sebagian besar pemilih berpendapat bahwa seorang calon wakil presiden itu bukanlah “ban serep” yang tidak memiliki wewenang penuh dalam memimpin negara, seorang wapres diharapkan tampil didepan mendamping presiden atau ketika presiden tidak bisa bekerja karena berhalangan, atau meninggal dunia untuk menyetir kemudi negara dalam banyak hal misalkan kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi nasional dan global, kebijakan pertahanan negara, kebijakan dibidang pendidikan dan kesehatan dsb. Karena itu pemilih ingin mengetahui kapabilitas seorang cawapres, emosi dan pengetahuannya sehingga pemilih bisa menentukan bahwa cawapres pilihan mereka itu mampu bertindak mendampingi presiden bila nanti terpilih.

Di beberapa negara termasuk Indonesia, acara debat – selain debat capres – debat khusus cawapres juga diagendakan agar publik atau pemilih mengetahui apakah seorang cawapres itu kapabel, memiliki pengetahuan yang bagus soal tatanegara, soal ekonomi bangsa dsb. Pemilih - termasuk saya sangat antusias ingin tahu seberapa kemampuan seorang cawapres itu.

Namun saya kecewa, karena ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pilpres 2024 ini meniadakan acara debat cawapres itu. Saya bertanya-tanya kenapa debat cawapres itu dihilangkan dalam agenda KPU. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga mempertanyakan perubahan teknis debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Umum (pemilu) 2024. “Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi,” “Tentu kita menyesal itu terjadi. Tidak seperti 5 tahun yang lalu,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu

Cak Imin berpandangan sama dengan seluruh pemilih di nusantara ini bahwa debat merupakan sarana calon pemimpin beradu gagasan menjelaskan visi-misi yang akan dilakukan jika terpilih menjadi capres dan cawapres. Oleh sebab itu, masyarakat dapat menilai bagaimana kualitas calon pemimpin melalui debat yang berisi gagasan masing-masing kandidat. “

SCROLL TO RESUME CONTENT

KPU mengatur, dalam lima kali debat, para calon presiden dan calon wakil presiden akan sama-sama naik panggung. Perbedaannya hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat capres atau debat cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. "Sehingga, kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim.

Tapi apapun alasannya KPU, saya secara subjektif lalu bertanya apakah peniadaan acara debat khusus cawapres itu untuk melindungi cawapres yang belum memiliki pengalaman yang matang tidak hanya dalam hal cara berbicara – namun juga dan pengetahuan yang matang soal memimpin negara, soal isu-isu penting negara baik dalam maupun luar negeri. Apakah peniadaan acara debat khusus itu juga melindungi cawapres tertentu yang dinilai tidak akan mampu menandingi cawapres lainnya yang memiliki pengalaman panjang dibidang politik, pernah menjadi aktivis mahasiswa waktu kuliah dulu, bahkan ada yang bergelar professor. Apakah peniadaan acara debat khusus cawapres itu karena ada permintaan dari pihak eksternal, misalkan penguasa. Wallahu Alam.

Apapun alasannya, saya kecewa tidak ada agenda debat khusus cawapres karena bagi saya seorang cawapres itu memiliki peranan yang penting dan strategis mendampingi presiden terpilih karena peran dia bukan sebagai “Ban Serep”.

Editor : Pahlevi