Optika.id - Tujuh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lamongan telah memberikan respons terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 dalam Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024 berlanjut.
Masing-masing juru bicara dari Fraksi di DPRD Kabupaten Lamongan menyampaikan pandangan mereka terhadap nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024.
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Lamongan Saling Beri Dukungan Usulan Raperda
Ali Afandi, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menegaskan bahwa fraksinya menginginkan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan profesionalitas dan produktivitasnya melalui inovasi yang memfokuskan pada tujuh sektor utama, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan politik. Fraksi ini memprioritaskan sektor-sektor ini dalam RAPBD 2024 dengan harapan dapat mencapai misi pembangunan 2024 untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dengan 7 sektor ini, diharapkan mampu mencapai misi pembangunan 2024 yang memprioritaskan aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Ali Afandi kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga sepakat dengan upaya pemerintah terkait sektor infrastruktur, khususnya terkait pemeliharaan jalan-jalan yang masih dalam kondisi rusak, baik ringan maupun parah. Ali Afandi menekankan bahwa infrastruktur tidak hanya membantu dalam kelancaran mobilitas masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mereka.
Di sisi lain, Imam Fadli, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, mengemukakan kekhawatirannya terhadap fluktuasi pendapatan daerah yang terhenti. Dia menyarankan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dihitung secara teliti dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai hasil maksimal.
Baca Juga: Paripurna Hari Kedua DPRD Lamongan, 7 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum
"Kita perlu menghitung secara cermat dan realistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyesuaikan dengan kemampuan SKPD untuk meraih capaian yang maksimal," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Juru Bicara FPNRI, Naim, berharap adanya peningkatan pendapatan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3,4 triliun atau naik 6,6 persen dibandingkan proyeksi APBD murni tahun anggaran 2023. Hal ini bertujuan untuk memberikan stimulus bagi reformasi struktural yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif.
Pemerintah Kabupaten Lamongan diminta agar dapat mengadaptasi pembangunan dengan penggunaan teknologi digital dalam setiap kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra daerah dalam pemasaran program-program daerah.
Baca Juga: Legislatif Lamongan Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021
Nor Fathonah, Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat, menyoroti sektor kesehatan terkait pembangunan RSUD Brondong. Dia menginginkan percepatan proses peralihan status lahan Perhutani menjadi aset Pemkab Lamongan untuk menghindari masalah di masa depan.
"Pemkab harus fokus pada penyelesaian masalah RSUD Brondong untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat pantura," ujarnya.
Nor Fathonah juga menambahkan saran terkait sektor pendidikan yang menekankan pada penggabungan atau merger sekolah yang diperlukan untuk optimalisasi layanan pendidikan.
Editor : Pahlevi
