Tahun 2024 Tahun Penuh Tantangan

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id - Kita sebagai bangsa baru saja menyaksikan pergantian tahun 2023 ke 2024. Dan kita menatap tahun baru ini dengan penuh semangat dan harapan. Namun perlu disadari bangsa ini di2024 masih harus menghadapi tantangan baik didalam maupun di luar negeri. Didalam negeri tahun 2024 ini merupakan tahun politik, temperatur politik naik karena adanya pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024, serta pergantian susunan kabinet pemerintahan setelahnya, dan tentu akan ada kebijakan-kebijakan nasional baru di berbagai sektor.

Diluar negeri, kita menyaksikan masih adanya Two Wars ada dua peperangan di tahun 2024, satunya di Ukraina dimana negeri ini masih berperang melawan Rusia (yang sudah menelan jiwa sekitar 500.000 tentara Ukraina meninggal dunia, ribuan cacat), dan satunya lagi perang persisnya pembantaian yang terjadi di bumi Gaza Palestina oleh zionis Israel (pada saat artikel ini saya tulis warga gaza yang mati dibunuh Israel lebih dari 21.000 orang, 9.000 an diantaranya adalah anak-anak dan bayi). Kedua peristiwa ini membuat dunia terbelah antara Amerika Serikat dan sekutunya negara-negara barat dan negara-negara Rusia, India, Cina dan beberapa negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Kekuatan baru negara-negara selatan atau the Global South yang menginginkan lepas dari pengaruh Amerika Serikat dan Eropa yang salah satunya dengan meninggalkan pemakaian mata uang US dolar dalam transaksi perdagangan.Kedua peperangan perubahan konstalasi politik global itu juga menyebabkan adanya uncertainties ketidakpastian di bidang ekonomi dan perdagangan dunia yang mau tidak mau berpengaruh kepada Indonesia.

Didalam negeri civitas kita juga menyaksikan tantangan yang dihadapi bangsa ini misalkan masalah carut marutnya hukum, ketersediaan lapangan kerja, tingkat korupsi yang masih tinggi, rendahnya produktivitas, penggunaan uang negara yang harus efesien, hutang luar negeri yang menumpuk, ketimpangan pembangunan antar wilayah dsb. Meskipun para pakar mempredikasi Indonesia di tahun 2030 akan menjadi salah satu kekuaran ekonomi dunia, namun masih menghadapi kendala dalam penyiapan SDM yang berkualitas. Hal ini antara lain menyangkut masalah Stunting yang merupakan kondisi ketika balita memiliki tinggi badan dibawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan, dalam waktu yang panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.Dan hal ini berpengaruh pada upaya menyiapkan SDM yang bermutu.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Memang, angka stunting Indonesia menurun, dari 29 persen pada 2015 menjadi 27.6 persen tahun lalu. Adapun pada 2013, angka stunting nasional mencapai 37,2 persen. Namun, angka tersebut masih di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen. Persentase stunting Indonesia juga lebih tinggi dibanding sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam (23), Filipina (20), Malaysia (17), dan Thailand (16). Berdasarkan titik sebaran, hampir seluruh provinsi, kecuali Sumatra Selatan dan Bali, memiliki persentase stunting di atas batas WHO. Adapun provinsi dengan stunting tertinggi adalah Sulawesi Barat (39,7) dan Nusa Tenggara Timur (38,7).

Tantangan lain adalah soal ketimpangan pembangunan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio Gini. Angkanya mencapai 0,388 poin dari skala 0-1 poin pada Maret 2023. Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibandingkan torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin. DI Yogyakarta masih menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia pada Maret 2023. Ketimpangan itu diukur melalui rasio Gini dengan skala 0-1 poin, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Rasio Gini Yogyakarta tercatat sebesar 0,449 poin pada Maret 2023. Angka itu sebenarnya sudah menurun dari September 2022 lalu yang sebesar 0,459 poin. Provinsi dengan ketimpangan tertinggi kedua adalah DKI Jakarta dengan rasio Gini sebesar 0,431 poin pada Maret 2023. Angka itu meningkat dari sebelumnya yang sebesar 0,412 poin pada September 2022. Urutan ketiga adalah Jawa Barat dengan nilai rasio Gini sebesar 0,425 poin pada Maret 2023. Angka itu juga meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 0,412 pada September 2022. Gorontalo menyusul di posisi keempat dengan rasio Gini sebesar 0,417 poin pada Maret 2023. Beda dengan tiga provinsi teratas, Gorontalo mengalami penurunan rasio Gini dari September 2022 lalu yang sebesar 0,423 poin. Kelima, Jawa Timur, dengan rasio Gini 0,387 poin per Maret 2023. Angka ini malah meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 0,365 poin pada September 2022.

Para pemimpin bangsa ini termasuk capres cawapres yang terpilih nanti harus secara cermat mengamati, mengalisa variabel-variable diatas, dan ibarat dalam pertempuran, bangs aini harus mengerahkan atau men-deploy berbagai kekuatan yang ada antara lain potensi kekuatan seluruh negeri untuk bersama-sama berkomitmen menghadapi berbagai tantangan baik dalam negeri maupun luar negeri di tahun 2024 demi kemajuan bangsa.

Editor : Pahlevi