Optika.id - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan. Anies lalu menyinggung terkait nasib tentara yang tidak memiliki rumah dinas, padahal Menteri Pertahanannya disebut memiliki rumah sebesar 340 hektar.
Hal itu disampaikan Anies saat memaparkan visi misinya pada Debat Ketiga Pilpres 2024, di panggung debat Istora Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Awalnya Anies berbicara tentang sejumlah tantangan dalam pertahanan di sisi lain, dari mulai tantangan virus cyber attack di handphone dan komputer. Selain itu isu lainnya adalah perdagangan manusia dan perdagangan anak-anak, di mana terdapat korban lebih dari 3.000 orang perdagangan manusia.
Tantangan lainnya adalah narkoba, di mana 4,8 juta orang terpapar narkoba sehingga menyebabkan keluarga menderita akibat narkoba. Selain itu terdapat kasus pencurian ikan, pencurian pasir, yang menurutnya menandakan Indonesia kebobolan.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Anies kemudian berbicara tentang kebobolan hacker situs Kementerian Pertahanan pada 2023. Menurutnya hal itu adalah ironi sehingga Anies mengaku akan mengembalikan hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Dan lebih jauh lagi ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023, sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan," kata Anies dalam pantauan Optika.id, Minggu, (7/1/2024).
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Anies lalu mengkritik Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan hal itu. Namun menurutnya anggaran justru digunakan untuk membeli alutista bekas di saat tentara Indonesia lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas.
"Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah," katanya.
Editor : Pahlevi
