Media Foreign Policy: Menurunnya Demokrasi Indonesia

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id - Allison Meakem seorang associate editor di media Foreign Policy menulis analisa politiknya tentang Indonesia di media itu pada tanggal 2 Januari 2024. Foreign Policy sendiri merupakan publikasi berita Amerika yang didirikan pada tahun 1970 yang berfokus pada urusan global, peristiwa terkini, dan kebijakan domestik dan internasional.

Dia menyebutkan bahwa Pilpres di Indonesia menjadikannya sebagai pemungutan suara Hari Valentine - satu hari terbesar di dunia tahun 2024. Lebih dari 200 juta orang memenuhi syarat untuk memberikan suara di Indonesia, berbeda dengan di bawah 170 jutapemilih terdaftar di Amerika Serikat. Jumlah pemilih umumnya jauh lebih tinggi di negara kepulauan Asia Tenggara juga. Dalam pemilihan presiden terakhir Indonesia pada tahun 2019, 80 persen pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi; pemilihan AS 2020 melihat rekor jumlah pemilih tertinggi hanya 66 persen.

Demokrasi adalah institusi yang muda dan berhargatetapi tidak sempurnadi Indonesia. Negara ini diperintah oleh kediktatoran militer yang didukung AS dari tahun 1966 hingga 1998, sebagian besar di bawah Jenderal Suharto yang terkenal kejam. Penggulingan Suharto telah disebut sebagai "pekerjaan orang dalam" yang menciptakan aturan yang menjamin elit yang mengakar mempertahankan kekuasaan. Di antara aturan-aturan itu adalah persyaratan bahwa partai calon presiden memegang setidaknya 20 persen kursi di parlemen bagi kandidat untuk mencalonkan diri ambang batas tertinggi di dunia.

Allison memuji kepemimpinan Jokowi dimana saat ini dia adalah salah satu pemimpin paling disukai di dunia, dengan peringkat persetujuan sekitar 80 persen. Sebuah kultus kepribadian telah dibangun di sekelilingnya, sebagian berkat penggunaan media sosial kubu politiknya. (Indonesia memiliki dunia pemirsa TikTok terbesar kedua.). Di bawah kepemimpinan Jokowi, PDB Indonesia telah meningkat sebesar 43 persen, dan ekonomi negara ini termasuk yang paling cepat berkembang secara global. Dia telah mendorong perbaikan massal dalam infrastruktur bahkan mengumumkan pembangunan ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta, sebuah proyek yang kontroversial dan telah menjadi tuan rumah pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ketika Indonesia berusaha untuk mengukir ruang sebagai kekuatan menengah nonblok utama di tengah persaingan yang semakin ketat antara Amerika Serikat dan China. (Selain lokasi geografis utama Indonesia di Selat Malaka, Beijing juga tertarik pada cadangan mineral kritis.

Tapi menurut Allison, masa jabatan Jokowi tidak datang tanpa kontroversi. Brad Adams dari Human Rights Watch melaporkanpada tahun 2020 bahwa, di bawah presiden petahana, "situasi hak asasi manusia berubah menjadi lebih buruk," dengan kebebasan berbicara dan berkumpulserta perlindungan bagi minoritas. Jokowi juga telah melemahkan lembaga-lembaga demokrasi Indonesia. "Di bawah masa jabatannya, pemilihan umum yang bebas telah terancam, kebebasan sipil telah menurun, pejuang korupsi dan pemeriksaan legislatif melemah, dan peran angkatan bersenjata dalam urusan sipil telah tumbuh," tulis Saiful Mujani dan R. William Liddle dalam Journal of Democracy pada Oktober 2021.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jokowi telah menjabat dua periode dan secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali. Tapi itu tidak menghentikannya untuk membangun apa yang disebut jurnalis Joseph Rachman sebagai"dinasti" dalam Kebijakan Luar Negeri pada November 2023. Pengadilan tinggi Indonesia membatalkan usia minimum 40 tahun untuk memungkinkan salah satu putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka berusia 36 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama menteri pertahanan Jokowi, Prabowo Subianto. Prabowo, yang sebelumnya kehilangan kursi kepresidenan ke Jokowi, milik Partai Gerindra sayap kanan dan merupakan seorang perwira militer di bawah Soeharto.

Prabowo akan menghadapi dua pesaing lain untuk kepresidenan Indonesia: Ganjar Pranowo, pilihan PDIP, dan independen Anies Baswedan. Platform ketiga kandidat relatif sama, dengan semua bersumpah untuk melanjutkan warisan ekonomi Jokowi dan berusaha untuk mengalahkan satu sama lain dengan dukungan untuk Palestinadi tengah perang Israel yang sedang berlangsung melawan Hamas. (Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia).

Pemilih di Indonesia juga akan memilih 575 anggota baru DPR RI melalui sistem proporsional daftar terbuka. Provinsi dan yurisdiksi lokal yang lebih kecil juga akan mengadakan kontes. Secara total, orang Indonesia akan memilih hampir 20.000 legislator pada 14 Februari. Ini akan menjadi pertama kalinya pemilihan nasional Indonesia diadakan selama musim hujan, yang dapat berdampak pada jumlah pemilih dan kemanfaatan pemilihan secara keseluruhan.

Editor : Pahlevi