Bali (optika.id) - Calon wakil presiden nomor urut 01, Abdul Muhaimin Iskandar merespon perihal Indopol yang tak bisa merilis hasil survei periode 8-15 Januari 2024. Hal itu merujuk pada respondennya yang khawatir jatah dicabut pemerintah.
"Saya sampaikan sekali lagi, kepada rakyat Indonesia bahwa bansos ini uang rakyat, harus diberikan kepada yang berhak yaitu rakyat," ungkap Cak Imin di Bandara Letkol Wisnu, Buleleng, Bali, Jumat, (26/1/2024).
Baca Juga: Trending di X, Ini Maksud Dari Cap Tasya Farasya Approved untuk Anies
Ia meminta masyarakat tak mudah percaya pada pihak yang mengklaim bansos milik pemerintah berasal dari paslon tertentu. "Jika atas namanya calon atau pihak-pihak tertentu, jangan mudah percaya, itu hanya dimanfaatkan bansos anda, bansos adalah hak untuk anda, untuk kepentingan orang-orang tertentu," terangnya.
Kemudian, Cak Imin juga mengajak masyarakat dapat mengawasi pemberian bansos. Dia lalu mengingatkan bahwa bansos yang disalahgunakan akan berdampak buruk.
Baca Juga: Segelintir Elite Tak Peduli Isu Kekerasan Seksual, Anies Janji Akan Rubah Semuanya
"Mari diawasi, kita rebut hak rakyat dan jangan lupa siapa yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan, akan kualat, kualat, ngerti kan kualat," pungkas dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum itu, Direktur Eksekutif Indopol Survei, Retno Sulistyanto menyebut pihaknya tak bisa merilis survei mengenai elektabilitas capres-cawapres, periode 8-15 Januari 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Ketimbang Gibran, Anies-Muhaimin Unggul di Pasar Klewer Solo
Karena, tambah Retno, terdapat beberapa permasalahan teknis yang terjadi di lapangan salah satunya terkait dengan responden. Ia menyebut sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi sehingga membuat tingginya angka pemilih belum menentukan pilihannya (undecided voter).
Editor : Pahlevi
