PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Beri Respon Atas Kritik Kampus

author Dani

- Pewarta

Selasa, 06 Feb 2024 15:44 WIB

PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Beri Respon Atas Kritik Kampus

Yogyakarta (optika.id) - Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan munculnya berbagai pernyataan para guru besar dan civitas akademika dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan kehirauan mereka terkait masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia. Baginya, pemerintah harus memberikan respon. 

"Pernyataan itu merupakan seruan moral yang seharusnya direspon positif oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024," kata Mu'ti. 

Baca Juga: Muhammadiyah Tempatkan Islam Sebagai Pandangan Dunia Berkemajuan

Kritik ini datang dari perguruan tinggi negeri hingga swasta, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah, telah menyampaikan deklarasi maupun pernyataan sikap. Terkait dengan beberapa pernyataan mengatasnamakan perguruan tinggi Muhammadiyah, semua merupakan pernyataan perseorangan atau kelompok tertentu. 

"Pernyataan itu, bukan pernyataan resmi yang mewakili warga Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," jelasnya. 

Selain itu, kelompok masyarakat sipil juga menyampaikan sikap hampir serupa. Termasuk deklarasi Perempuan Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Baca Juga: Muhammadiyah Ingin Pemimpin Indonesia Bisa Majukan Bangsa

Kelompok perempuan bagian dari NU ini mengecam segala bentuk pelanggaran konstitusi, pengakalan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara, dan mobilisasi masyarakat sipil. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua, memilih bebas tanpa tekanan sesuai hati nurani, akal sehat dan berintegritas dengan melihat rekam jejak bukan karena ketaatan pada orang perorangan melainkan ketaatan pada nilai-nilai dan prinsip. 

Ketiga, menolak segala bentuk politik uang dan akan melaporkan praktik-praktik politik uang yang ditemukan.

Baca Juga: Hampir Setengah Warga Muhammadiyah Tak Percaya Pemilu Jujur Adil

Keempat, mengecam segala bentuk politik transaksional untuk melanggengkan kekuasaan, karena itu bukan bagian dari politik yang beretika. 

Kelima, mereka menyatakan bahwa seluruh perempuan punya kewajiban untuk menjaga agar agenda 5 tahunan ini bukan agenda sesaat yang berdampak buruk dalam sejarah peradaban Indonesia dan generasi penerus bangsa, karena perempuan yang melahirkan anak-anak peradaban. 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU