Jakarta (optika.id) - Para hakim Mahkamah Konstitusi dinilai sedang menjadikan penanganan gugatan hasil Pilpres 2024 sebagai upaya mengembalikan marwah lembaga pengawal konstitusi itu yang sempat hancur setelah keluarnya putusan kontroversial Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi celah bagi Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres meski belum berusia 40 tahun.
Karena itu MK dianggap akan mengeluarkan keputusan seadil mungkin sehingga dia tidak hanya fokus pada sengketa hasil pilpres, sebatas soal angka-angka, tapi juga menelisik lebih jauh apakah proses pemilu yang menghasilkan angka-angka itu sesuai konstitusi atau tidak seperti terlihat dari pemanggilan empat menteri untuk bersaksi di sidang MK besok terkait penyaluran bantuan sosial yang masif jelang pencoblosan sebelumnya.
Makanya, terbuka semua kemungkinan terkait keputusan yang akan ditetapkan MK pada 22 April 2024 mendatang tersebut, termasuk menerima gugatan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud selaku pemohon, yaitu menggelar pilpres ulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran.
“Persoalannya siapkah pemerintah dan rakyat serta semua elemen bangsa menerima apa pun nanti putusan MK dengan segala risiko dan konsekuensinya? Ini serius,” jelas Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Prof. Henri Subiakto dilansir dari KBA, Kamis, (4/42024).
“Jangan sampai profesionalitas dan integritas para hakim MK ditanggapi dengan respons yang tidak siap. Negeri ini tidak boleh ada chaos. Semua harus siap menerima putusan MK walau pahit bahkan mengguncang. Itu konsekuensi negara berdasarkan demokrasi dan rule of law,” sambungnya.
Presiden Joko Widodo sendiri, dalam amatannya, sangat siap untuk menghadapi semua resiko termasuk kalau terjadi kerusuhan akibat dari adanya ketidakpuasan masyarakat atas putusan MK tersebut. Karena semua pucuk pimpinan yang memimpin lembaga negara bidang pertahanan dan keamanan merupakan orang-orang dekatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dan dia (Jokowi) sudah pegang kendali. Komposisi semua posisi strategis tentara dan polisi ada di kendalinya. KSAD, KASAU, Kapolri dan Panglima TNI adalah all the president’s men. Tinggal nunggu pergantian Kepala BIN untuk pegang penuh intelijen. Artinya semua pihak harus siap dan jaga diri. Kalau chaos, maka kendali negara di Presiden Jokowi,” ucapnya.
Meski demikian, dia kembali mengingatkan semua pihak harus legowo menerima apa pun keputusan MK terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden (PHPU presiden) tersebut. Jangan sampai ada kerusuhan, supaya tidak ada korban dari kalangan rakyat ataupun para tokoh-tokohnya.
“Indonesia menurut saya sedang menghadapi keadaan yang tidak normal dengan tokoh-tokoh yang juga sering bertindak tidak normal. Penuh kejutan. Maka keadaan tidak normal itu harus kita antisipasi. Ini harus dipersiapkan pada seluruh elemen bangsa. Untuk menghadapi krisis yang bisa tiba-tiba terjadi, saya berharap ada jalan tengah yang bisa membuat semua pihak menerima keputusan MK nanti,” demikian tandasnya.
Editor : Pahlevi
