Kedaulatan Negara Meksiko Dilanggar

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Surabaya (optika.id) - Didunia diplomatik digegerkan lagi dengan tidak diindahkan hukum internasional tentang hubungan diplomatik oleh pemerintah Ekuador, Amerika Selatan. Seperti diketahui gedung bangunan dan tanah suatu kantor Kedutaan Besar atau Konsulat suatu negara yang berada di negara lain (receiving state) adalah teritori negara dimana Kedutaan Besar atau Konsulatnya berada. Ini sudah diatur di Konvensi Viena tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang dalam pasal 22 ayat 1 berbunyi: “The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.” Atau “Tempat misi tidak dapat diganggu gugat. Agen-agen (perwakilan) negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi (Duta Besar)” Jadi kantor Kedutaan Besar atau Konsulat suatu negara dinegara lain adalah wilayah negara tersebut yang tidak dapat diganggu gugat. Aturan internasional tentang hal inisudah disepakati oleh semua negara di dunia ini.

Kita masih ingat sebelumnya, baru-baru ini dunia digegerkan dengan serangan udara tentara Israel IDF pada tanggal 1 April 2024 yang menghancurkan gedung konsulat Iran yang bersebelahan dengan kantor Kedutaan Besar Iran di ibukota Damaskus Siria, menewaskan sedikitnya tujuh pejabat termasuk Mohammed Reza Zahedi, seorang komandan tinggi di Pengawal Revolusi elit Iran (IRGC), dan komandan senior Mohammad Hadi Haji Rahimi, menurut Kementerian Luar Negeri Iran.

Sekarang, kejadian pelanggaran Konvensi Viena itu dilanggar oleh pemerintah Ekuador ketika pada hari Jum’at malam tanggal 5 April 2024 lalu mengerahkan pasukan polisi dengan senjata lengkap masuk ke Kedutaan Besar Meksiko Jumat malam untuk menangkap seorang mantan wakil presiden Ekuador, penggunaan kekuatan luar biasa yang mengejutkan dan membingungkan para pemimpin regional dan diplomat. Polisi Ekuador mendobrak pintu luar kedutaan di ibukota, Quito, untuk menangkap Jorge Glas, yang telah tinggal di sana sejak Desember tahun. Glas mencari suaka politik di kedutaan setelah didakwa atas tuduhan korupsi. Padahal, apapun kesalahannya, seorang yang minta perlindungan suaka politik ke Kedutaan Besar negara lain, itu adalah hak orang tersebut.

Atas insiden pelanggaran aturan diplomatik itu pemerintah Meksiko mengakhiri hubungan diplomatik dengan Ekuador. Serangan itu mendorong Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador untuk mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Ekuador Jumat malam, sementara sekretaris hubungan luar negeri pemerintahnya mengatakan langkah itu akan diajukan di Pengadilan Dunia di Den Haag.

"Ini tidak mungkin.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada hari Sabtu, Glas dibawa dengan kendaraan lapis baja dari kantor jaksa agung ke bandara, di mana ia naik pesawat untuk penerbangan ke kota pelabuhan Guayaquil, 265 mil (425 kilometer) selatan Quito.

Kantor Presiden Ekuador Daniel Noboa membela serangan itu dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan "Ekuador adalah negara berdaulat" yang tidak akan "membiarkan penjahat tetap bebas." López Obrador membalas, menyebut penahanan Glas sebagai "tindakan otoriter" dan "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kedaulatan Meksiko."

Alicia Bárcena, sekretaris hubungan luar negeri Meksiko, memposting di platform sosial X bahwa sejumlah diplomat menderita luka-luka selama pembobolan, menambahkan bahwa itu melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Presiden Honduras Xiomara Castro, menulis di X, menggambarkan serangan itu sebagai "tindakan yang tidak dapat di toleransi bagi masyarakat internasional" dan "pelanggaran kedaulatan Negara Meksiko dan hukum internasional" karena "mengabaikan hak historis dan fundamental untuk suaka." Organisasi Negara-negara Amerika dalam sebuah pernyataan mengingatkan anggotanya, yang meliputi Ekuador dan Meksiko, tentang "kewajiban" mereka untuk tidak "menerapkan norma-norma hukum domestik untuk membenarkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban internasional mereka."

Insiden diplomatik seperti diatas memang perlu mendapatkan perhatian negara-negara didunia ini karena kalau tidak, bisa dimungkinkan kejadian serupa di suatu negara dimana bisa saja terjadi tindakan pembunuhan diplomat suatu negara yang dijamin hak impunitasnya oleh pemerintah negara penerima misi diplomatik, seperti yang terjadi di Siria itu.

Editor : Pahlevi