Jakarta (optika.id) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi tolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 perihal syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan.
Di awal, Baleg DPR RI memperdebatkan dua putusan, yakni dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. MA mengatur syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan calon terpilih.
Baca Juga: Risma Berkunjung ke PWM Jatim, Bahas Masa Depan Jawa Timur
"Sebenarnya tergantung kita, perintah di MK itu hanya menolak kan? Artinya ada yang lebih detail itu di putusan MA," ujar pimpinan Rapat Achmad Baidowi, di Jakarta, Rabu, (21/8/2024).
Akan tetapi, Awiek langsung membuat keputusan untuk tidak mengakomodasi putusan MK tanpa menghitung putusan fraksi yang menolak dan setuju.
PDIP Memprotes
Putra Nababan, Anggota Baleg Fraksi PDIP melayangkan protes dan mempertanyakan Achmad Baidowi yang langsung menerima putusan MA. Ia juga tak terima dengan pengambilan keputusan yang dibuat, lantaran itu sangat terburu-buru.
"Sudah dihitung per-fraksi siapa setuju dan tidak?," tanya Politisi PDIP itu.
Akan tetapi, Awiek tidak merespon pertanyaan PDIP. PDIP dinilai telah memberikan pendapat sebelumnya sehingga Awiek menilai itu hal yang fair.
Selebritas Tanah Air Ajak Melawan
Selebritas Tanah Air, diantaranya Fiersa, Bintang Emon dan Pandji Pragiwaksono mengunggah video Peringatan Darurat dengan latar biru di media sosial mereka. Video itu memiliki durasi 10 detik dengan sematan lambang Garuda Pancasila yang mana merupakan gerakan respon putusan Baleg DPR pada Rabu, (21/8/2024). Hal itu disinyalir menolak putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah.
Penikmat Alam sekaligus Penyanyi, Fiersa Besari turut memberikan pembelaannya melalui akun X, "Diacak-acak terang-terangan", tulis Fiersa dalam akun X-nya. Hal serupa juga diposting oleh Baskara Putra / Hindia. Ia turut memposting tulisan Peringatan Darurat berlatar biru tersebut.
Di sisi lain, Sosiologis Okky Madasari juga memberikan cuitannya di akun X. "Peringatan Darurat", Buk, negara kita darurat dipimpin penjahat yang terbahak-bahak. Melihat aturan diacak-acak, dikuasai pengkhianat, yang tetap tidur nyenyak saat rakyat berteriak-teriak. Buk, aku pamit, turun ke jalan, sampai menang.
Baca Juga: Elektabilitas Khofifah-Emil Tembus 61,2 Persen, Risma dan Luluk Punya Kesempatan?
Tidak hanya itu, Komedian Kristo Kentang juga turut mencurahkan di akun X-nya. "1 orang yang biasanya ga ngikutin politik, ga peduli politik. GW. Terimakasih teman-teman yang sudah ngepost, gw jadi sadar pentingnya kita mengerti dan bersuara soal ini. Gw yakin banyak yang seperti gw. Yang ga ngerti, ajak ngerti. Ini perang kita sama-sama," tulis cuitan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritikus Faizal Assegaf Angkat Bicara
Dilansir dalam akun X-nya, Faizal Assegaf mengatakan "Kebencian rezim Jokowi pada Anies Baswedan menjadi bagian dari akar kerusakan bernegara. Demi tujuan jahat itu, semua partai (non PDIP) dan perangkat kekuasaan dimobilisasi secara brutal".
Sangat terang operasi politik dinasti Jokowi bertindak semena-mena. Sembari mengais untung di jalur culas dengan aneka kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan kelompok.
Tak heran, tindakan itu semakin menyulut kemarahan rakyat dan membuat Anies menuai simpati publik. Asbab itu, Anies dan rakyat telah termarginal oleh rupa macam intrik politik keji Jokowi dan komplotannya.
Di sisi lain, Anies tampil tegar, penuh kesabaran menghadapi kezaliman yang dipamerkan oleh Jokowi. Bahkan semakin dekat lengser, Jokowi makin gelap mata, bertindak brutus dan penuh kemunafikan di hadapan rakyat.
Baca Juga: Resmi, Ini Nomor Urut Cagub-Cawagub Jatim di Pilkada 2024
Tidak hanya Anies, namun PDIP dan berbagai elemen yang berkontribusi besar, justru disingkirkan dan teror. Jokowi menunjukan keperkasaan, seolah berkuasa untuk selamanya. Tidak peduli lawan atau kawan, semua diintimidasi.
Akselerasi kejahatan politik Jokowi seolah sulit dihentikan. Negara dan rakyat terposisi dalam kendali kekuasaan yang digerakan secara otoriter, arogan dan menghalalkan segala cara. Semua akan berakhir di tanggal 20 Oktober.
Muncul desakan perlawanan dari jutaan rakyat, apa yang mesti dilakukan? Kesimpulan berujung pada tuntutan hukum. Seruan adili Jokowi menjadi fokus gerakan perlawanan. Jangan biarkan Jokowi dan dinastinya lolos begitu saja!
Penjegalan pada Anies, membegal hak politik PDIP di Pilgub DKI dan memberangus aspirasi rakyat adalah kejahatan dalam bernegara. Watak kekuasaan gorong-gorong tidak harus dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan.
Saatnya, seluruh elemen pejuang perubahan bersatu, galang konsolidasi dan bersiap untuk turun ke jalan. Perlawawan moral harus dikobarkan. Selamatkan negara dan kedaulatan rakyat dari kekuasaan jahat Jokowi.
Waktunya berangkulan, lawan ketidakadilan!
Editor : Pahlevi
