Optika, Jakarta - PDIP menegaskan menolak wacana ketentuan yang mengizinkan jabatan presiden 3 tiga periode dan juga menolak penambahan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari sepuluh tahun karena COVID-19.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya hanya mendorong amandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) atau yang dulu dikenal dengan GBHN.
Baca juga: Para Elite Politik yang Meresahkan
Dia menyatakan PDIP dan Presiden Jokowi tidak menginginkan jabatan kepala negara ditambah masa jabatannya atau bisa diduduki tiga periode.
"PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya," kata Hasto kepada awak media, Sabtu (18/9/2021).
"Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," lanjutnya.
Untuk capres yang akan diusung PDIP di 2024, Hasto mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Ketum Megawati Soekarnoputri. Namun, ia menyatakan partainya tidak akan menjadikan elektabilitas seseorang sebagai alat ukur.
"Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Dan bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi itu dijalani Bu Mega. Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya," ucapnya.
Baca juga: MPR Bantah Punya Agenda Gelap Terselubung Tunda Pemilu
Hasto menuturkan PDIP saat ini fokus pada kaderisasi dan bekerja untuk rakyat. Pada saat waktunya, PDIP akan menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati.
"Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spiritual PDI Perjuangan selalu ada campur tangan Yang Di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan," jelas dia.
Politikus asal Yogyakarta itu menyadari Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Namun pekerjaan rumah PDIP bukan mengenai sosok, melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan oleh Jokowi kelak.
Baca juga: Skenario Penundaan Pemilu Dihembuskan Lagi, Ada Apa?
Dia menyebut justru PDIP ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Jokowi bisa menjadi haluan negara. Selain itu, PDIP juga mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai dengan maksud berkontribusi pada pemerintahan Jokowi di masa pandemi ini.
"Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya," pungkasnya. (Zal)
Editor : Pahlevi