Optika.id - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menilai jika perilaku para elite Indonesia hari ini terlalu meresahkan. Hal tersebut dia katakan lantaran banyaknya elite yang kerap melontarkan narasi penggiringan opini maupun perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode.
Baca Juga: Tiga Jalur Hukum yang Ditempuh KPU Menghadapi Partai Prima
Kendati pernyataan-pernyataan para pejabat itu mungkin dibolehkan dan sah-sah saja di mata hukum dan demokrasi, namun Sudirman mempertanyakan kepatutan dari pernyataan tersebut.
Elite perilakunya meresahkan, nanti kita tanya secara hukum apakah boleh, mungkin boleh tapi apakah patut? nanti kita tanya, kataSudirman Said di sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (18/12/2022).
Misalnya, dia menyebutkan soal pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang sempat menghidupkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu.
Ketua MPR mengatakan ini kan sekadar memancing pemikiran, emang enggak dilarang hukum tapi apakah patut menyatakan begitu? itu kan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi bingung, tutur dia.
Tak hanya itu, dia juga menyentil aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana yang statusnya dibatalkan oleh Mahkaman Konstitusi (MK) pada tahun 2015 silam.
Baca Juga: Takut Bikin Chaos, AHY Khawatirkan Penundaan Pemilu 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, para pejabat publik yang memiliki jabatan strategis harusnya menekankan pada segi etik dan kepatutan, bukannya mengedepankan segi legalistic atau hukum saja.
Pertanyaannya begini, kita mau hidup dalam ukuran boleh tidak boleh atau legalistik atau patut tidak patut? ucap Sudirman.
Para pejabat, sebut Sudirman, harusnya mempertimbangkan empat level jika ingin mengambil langkah dalam menyampaikan pernyataannya ke depan publik sebab selalu mendapat sorotan. Adapun langkah pertama yakni level serakah. Artinya, boleh melakukan apapun tanpa aturan. Kedua yakni level legalistic, ketiga yakni antara legal dan etik dan terakhir level etik.
Baca Juga: Partai Demokrat Tegaskan Penundaan Pemilu Aib Besar Bagi Jokowi dan Coreng Konstitusi
Ada bahaya besar kalau para pejabat publik pemimpin publik figur itu hidup di taraf legalistik, kalautop managementdi mana pun, berpikir legalistik dia bisa buat hukum untuk dirinya sendiri, tegas Sudirman.
Sayangnya, lanjut dia, pejabat publik justru cenderung hidup di level legalistik yang mencari-cari landasan hukum supaya perbuatannya bisa didasari oleh hukum.
Editor : Pahlevi
