Optika.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam waktu berdekatan kembali menggaungkan wacana penundaan pemilu yang akan digelar pada 14 Februari tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Pilkada Bukan Pesta Rakyat, tapi Pesta Elite Parpol
Menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menganggap jika munculnya wacana tersebut layak dicermati lantaran dimunculkan oleh pimpinan lembaga tinggi negara. Menurut analisis dari Jamiluddin, baik Bamsoet dan La Nyalla tentunya tidak asal mengeluarkan pernyataan mengenai penundaan pemilu.
"Tentu ada motif politik khusus yang mendasarinya. Karena itu, La Nyalla dan Bamsoet memunculkan wacana itu tentu tidak kebetulan. Muatan politiknya kiranya sangat kental," jelas Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).
Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini mewanti-wanti bahwa wacana yang dimunculkan kedua tokoh tersebut patut dicurigai. Sebab, dia menilai jika keduanya memiliki backingan atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka dan memiliki skenario besar dalam menginginkan adanya penundaan pemilu.
"Untuk itu, besar kemungkinan mereka juga akan melobi Ketua DPR terkait hal itu. Kalau berhasil, maka muluslah skenario besar itu dapat diwujudkan," ujarnya.
Baca Juga: Analis Sebut Wajar PDIP Tak Bersama Anies, Bukan Elektoral Penentu Utama
Senada dengan Jamiluddin Ritonga, Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam mengatakan jika seharusnya Bamsoet dan La Nyalla tidak melakukan pembodohan publik dengan cara menyampaikan wacana tersebut sebab keduanya dinilai buta untuk melihat fakta lapangan dan keinginan masyarakat secara konstitusional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arman juga membeberkan hasil survei lembaganya yang mendapatkan data bahwa sebagian warga menolak dengan tegas wacana penundaan Pemilu dan presiden 3 periode.
"Sebagai pimpinan pimpinan lembaga tinggi negara semestinya Bambang Soesetyo dan Lanyalla jangan berlagak seperti orang bodoh," kata Arman.
Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Segera Gabung Partai, Tak Selamanya Bisa Independen!
Dalam situasi seperti saat ini, para petinggi negara harus bersikap negarawan. Sebab, dalam bernegara, menjalankan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama serta patuh pada konstitusi.
"Bukan hitungan dagang untung rugi atau nyaman tidak nyaman, adapun masalah yang ada adalah pendewasaan dalam bernegara dan harus diatasi itulah seyogyanya negarawan," pungkasnya.
Editor : Pahlevi
