Optika.id - Aksi demonstrasi elemen massa sudah terjadi di seluruh penjuru negeri untuk menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyebut, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dianggap menipu rakyat. Terutama jika tidak segera menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia saat ini anjlok di kisaran 78 dolar AS per barel.
"Pemerintah harus segera menurunkan harga minyak. Saat ini harga minyak dunia anjlok di kisaran 78 dolar AS per barel," kata Muslim dalam keterangannya, Senin (26/9/2022)
Baca juga: Partai Buruh Gelar Aksi Serentak, Tuntut UU Cipta Kerja Esok Hari
Karena, lanjutnya, pemerintah sudah menetapkan untuk mengikuti mekanisme pasar soal harga BBM. Untuk itu, tidak ada opsi selain pemerintah harus segera menurunkan harga BBM tanpa menunggu didemo berhari-hari lagi dari berbagai penjuru negeri.
"Kalau Pemerintah tidak turunkan harga BBM di saat harga BBM dunia turun, maka pemerintah dianggap menipu rakyat dan pasar internasional. Karena sudah komitmen pada mekanisme pasar tapi tidak turunkan harga saat pasar dunia turun," tegasnya.
"Jika pemerintah keukeuh tidak menurunkan harga BBM, maka akan dianggap oleh para pengamat dan pasar internasional sebagai rezim abal-abal yang sangat memalukan. Rezim ini akan dianggap menipu rakyat karena tindakannya bertentangan dengan mekanisme pasar," tukasnya.
Harga Minyak Dunia Melemah
Diketahui, harga minyak dunia melemah pada penutupan perdagangan Jumat (23/9/2022). Harga komoditas tersebut tertekan oleh kekhawatiran pasar terhadap kelanjutan resesi ekonomi global dan lonjakan nilai tukar dolar AS.
Dikutip Optika.id dari reuters.com, Senin (26/9/2022), menunjukkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 4,75 poin atau 5,69 persen ke US$ 78,74 per barel. Sedangkan harga minyak Brent turun 4,31 poin atau 4,76 persen ke US$ 86,15 per barel.
Penurunan harga minyak ini terjadi pertama kali terjadi selama empat minggu berturut-turut sejak Desember 2021. Anjloknya harga minyak ini mendorong bensin dan solar AS juga turun lebih dari 5 persen.
Penurunan harga minyak yang terus berlanjut juga disebabkan oleh kebijakan Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada Rabu. Langkah The Fed lantas diikuti oleh bank sentral lainnya yang meningkatkan risiko perlambatan ekonomi.
"Tangki minyak karena kekhawatiran pertumbuhan global mencapai mode panik mengingat komitmen bank sentral untuk memerangi inflasi. Tampaknya bank sentral siap untuk tetap agresif dengan kenaikan suku bunga dan itu akan melemahkan aktivitas ekonomi dan prospek permintaan minyak mentah jangka pendek," ujar Analis Pasar Senior di perusahaan data dan analitik OANDA Edward Moya.
Dolar AS memang tercatat berada di level tertinggi pada penutupan pasar akhir pekan terhadap sejumlah mata uang lainnya sejak Mei 2002. Dolar yang kuat mengurangi permintaan minyak dengan membuat bahan bakar lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.
"Kami memiliki dolar yang meledak lebih tinggi dan menekan komoditas berdenominasi dolar seperti minyak dan meningkatnya kekhawatiran atas resesi global yang akan datang karena bank sentral menaikkan suku bunga," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.
Di dalam negeri, pemerintah berkomitmen menurunkan harga BBM jika harga komoditas energi primer tersebut di pasar dunia kembali melemah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Arifin menyebutkan, penyesuaian harga bisa dilakukan jika harga minyak mentah dunia mendekati asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) pada awal tahun di angka US$ 63 per barel.
Kalau misalnya kembali ke US$ 63 ada (penyesuaian), lah. Kan APBN sekarang US$ 63 per barel, iya toh, ucapnya, Selasa (13/9/2022).
Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan penurunan harga minyak memungkinkan harga BBM di Tanah Air kembali turun.
"Kalau harga minyak turun, ya pasti ada revisi harga. Enggak mungkin PT Pertamina mencari keuntungan sebesar-besarnya ketika rakyat susah," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi VI, Kamis (8/9/2022).
Erick menyebutkan BBM yang kemungkinan harganya turun lagi adalah jenis nonsubsidi, pertamax. Namun, nilai penurunannya masih dalam perhitungan.
"Itu perlu proses, artinya harga BBM turun ya pasti ada revisi, tapi kan tergantung berapa nilai subsidi yang masih diberikan pada saat itu. Nah ini yang masih di-adjust," jelasnya.
Sementara itu, tim Analis Monex Investindo Futures (MIFX) menyatakan resesi ekonomi dan inflasi tinggi secara global, yang dipicu oleh kasus wabah Corona dan perang Rusia-Ukraina mendorong penolakan negara-negara barat membeli minyak mentah Rusia, menjadi penghambat pemulihan ekonomi global.
Adapun upaya bank sentral AS untuk menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif, mendukung dolar AS menguat sejak awal tahun 2022 ini. The Fed diprediksi bakal mengerek suku bunga kembali di bulan Oktober mendatang.
Hal-hal ini telah membebani harga minyak hari ini, walau dibatasi kekhawatiran kelangkaan minyak mentah seiring tertahannya pencabutan sanksi untuk Iran, seperti dikutip dari Tim Riset MIFX, Sabtu (24/9/2022).
MIFX juga meramalkan minyak dijual menguji level support di US$ 80 per barel, bila turun di bawah US$ 81 per barel. Tapi, bila bergerak naik ke atas level US$ 82,5, maka minyak berpeluang dibeli menguji resistance selanjutnya di US$ 83,5 per barel.
Baca juga: Kebijakan Tapera Ditolak, Ini 5 Tuntutan yang Diajukan Saat Demo
Unjuk Rasa Besar-Besaran
Sebelumnya, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh demo unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022). Unjuk rasa bertepatan dengan hari tani nasional yang jatuh pada 24 September 2022.
Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, perwakilan petani dan buruh diterima langsung Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. Said Iqbal mengatakan ada tiga isu yang disampaikan, yaitu reforma agraria, menolak kenaikan harga BBM, dan menolak Omnibus Law.
"Pertama reforma agraria. Ada janji pemerintah, khususnya Jokowi yang termasuk berjanji meredistribusi tanah untuk petani sekitar 9 juta hektar. Tapi sayangnya kebijakan beliau tidak ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk untuk implementasi agraria," kata Said Iqbal usai kembali dari Istana Negara seperti dilansir detik, Sabtu (24/9/2022).
Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia, Agus Ruli Ardiansyah berharap pemerintah juga segera menyelesaikan konflik-konflik lahan yang terjadi. Dia menyebut konflik tersebut bisa memicu pelanggaran HAM.
"Untuk segera juga diselesaikan konflik-konflik yang sekarang juga bermunculan semakin memanas, bahkan menjadi kriminalisasi petani. Petani ada yang ditangkap, ada yang juga misalnya rumahnya juga digusur. Nah, itu yang artinya perlu juga diketahui oleh Pak Presiden dengan keberlanjutan penyelesaian konflik yang tidak terselesaikan itu, punya potensi untuk terjadi konflik pelanggaran hak asasi manusia di lapangan," katanya.
"Tentunya kita ingin bahwa di sisa masa pemerintahan Jokowi ini akan lebih fokus, misalnya untuk menyelesaikan program-program prioritasnya, termasuk tentang reforma agraria dan untuk UU Cipta Kerja sudah jelas," sambungnya
Agus Ruli menilai realisasi reforma agraria masih sangat minim. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung menangani ini.
Menurutnya reforma agraria penting mewujudkan kedaulatan pangan. Ruli menyebut kedaulatan pngan harus dibangun berbasiskan petani, bukan perusahaan atau koorporasi.
Poin kedua yang disampaikan adalah penolakan kenaikan harga BBM. Naiknya harga BBM membuat ongkos produksi, diatribusi, dan harga pupuk makin mahal. Padahal kepastian harga bagi petani masih belum jelas.
Said Iqbal menambahkan, kenaikan harga BBM jelas memberatkan petani. Apalagi mereka tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.
"Terbukti petani tidak dapat BLT. Karena itulah SPI dan partai buruh menolak kenaikan Harga BBM yang lebih memberatkan petani," ungkapnya.
Poin ketiga yang disampaikan adalah penolakan Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat konsep bank tanah yang disebutnya hanya untuk komersialisasi lahan-lahan pertanian.
Menurut Said Iqbal, konsep bank tanah menguntungkan korporasi sebab petani kehilangan hak tanah garapannya. Oleh karena itu ia menginginkan reforma agraria menjadi bagian dari bank tanah tersebut.
"Isu yang disampaikan adalah tentang menolak omnibus law, yaitu bank tanah. Di dalam omnibus law, konsep bank tanah hanya komersialisasi terhadap lahan-lahan pertanian, sehingga petani tergerak tidak mendapatkan hak tanah garapannya untuk petani itu sendiri, tapi bank tanah lebih berkonsep menguntungkan korporasi, bahkan cenderung membuat menjauhkan petani dari tanahnya," katanya.
Omnibus Law juga ditolak karena diklaim mempermudah laju impor. "Dalam undang-undang pangan, impor hanya diperbolehkan saat cadangan pangan tidak mencukupi. Dalam Omnibus Law konsep itu hilang, bahkan dalam tanda kutip brutal. Impor akan membesar dan merugikan petani," katanya.
Petani dan buruh berharap pemerintah merealisasikan tuntutan mereka. Jika tidak, buruh menyebut akan terus melakukan aksi serupa.
Said Iqbal menyampaikan, pihaknya akan melakukan aksi bergelombang dan bergantian di tiap daerah selama bulan September. Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu.
"Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan perkuas lagi," tegas Said Iqbal.
Puncaknya, akhir November KSPI mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15.000 pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi