Optika.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menegaskan bahwa semestinya persoalan tenaga pendidik dan pendidikan bisa direspon dengan cepat tanpa harus viral terlebih dahulu.
Baca juga: Beasiswa Mahaghora Dibuka Sampai 26 Juli 2024
"Berarti membenarkan pameo masyarakat bahwano viral, no justice. Mestinya kebijakan ini (terkait nasib dan kesejahteraan guru) langsung diketok, tidak perlu menunggu desakan viral, karena ini adalah hak guru yang tidak bisa ditunda," ujar Ubaid dalam keterangannya,Selasa (21/3/2023).
Kendati demikian, Ubaid juga mengingatkan agar para guru tak hanya menuntut haknya saja melainkan juga menunaikan kewajibannya agar pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa terwujud dengan paripurna.
Maka dari itu, menurutnya Indonesia saat ini perlu masterplan pendidikan. Salah satu upaya yang bisa diambil yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Dia mengaku heran lantaran master plan tersebut hingga kini masih menjadi pertanyaan publik dan belum menemukan jawabannya.
Baca juga: Akar Masalah Struktural Hingga Kultural Perundungan Anak di Sekolah
"Harus adamaster plandan bagaimana itu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.Master planpeningkatan kualitas guru kita itu seperti apa? Itu pertanyaan publik yang kita tidak tahu jawabannya," jelas Ubaid.
Masterplan pendidikan yang jelas tersebut, ujar Ubaid, diperlukan urgensinya karena bisa membentuk kebijakan terkait pendidikan semakin jelas dan kokoh serta tidak ikut berganti atau terpengaruh ketika menteri serta pemerintahannya berganti. Dia menilai anak-anak bangsa yang paling dirugikan ketika kebijakan pendidikan selalu berubah-ubah dalam jangka waktu sesaat.
Baca juga: Beberapa Catatan Untuk Kurikulum Merdeka Sebelum Resmi Jadi Kurikulum Nasional
"Supaya kebijakan itu tidak ganti menteri, ganti kebijakan. Kasihan anak bangsa selalu jadi korban kebijakan yang tidak berpihak dan berkeadilan," kata Ubaid.
Editor : Pahlevi