Optika.id - Dalam pandangan buruh atau pekerja pabrik, dalam konteks penentuan kebijakan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) terdapat perbedaan antargubernur. Ada yang dinilai mampu membuat terobosan konkret. Namun ada pula yang kurang. Seperti perbedaan kebijakan yang diambil bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta 2017-2022 dan bacapres Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.
Baca juga: Hasto Soal Pilkada Jakarta, Masukan Rakyat Masih Didengarkan!
Haryanto, seorang aktivis buruh pabrik tekstil di Karanganyar, secara pribadi mengatakan, Anies Baswedan saat mengambil kebijakan mengenai UMP mampu membuat terobosan. Pertimbangan-pertimbangan matang dan objektif melahirkan kebijakan UMP yang tinggi.
Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta mau membuat terobosan mengenai UMP. Yaitu mau melakukan diskresi atau memotong kebijakan peraturan mengenai UMP yang ada, tegas Haryanto kepadawartawan, Sabtu (6/5/2023).
Sementara bacapres lain, seperti Ganjar Pranowo, kata dia, dalam menentukan kebijakan UMP terlihat sangat normatif. Hampir tidak ada terobosan yang lebih menguntungkan buruh.
Baca juga: Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma
Artinya kalau peraturannya seperti itu ya dijalankan seperti itu. Beda dengan Jawa Timur, Jawa Barat atau DKI Jakarta yang gubernurnya mau membuat terobosan, ujarnya.
Disinggung UMP Jawa Tengah yang paling rendah, Haryanto kembali mengatakan bahwa dalam hal ini, memang Ganjar Pranowo terlihat normatif.
Baca juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
Bacapres Ganjar Pranowo dalam pandangan Haryanto merupakan figur yang diusung oleh partai politik (parpol) yang pro-Omnibus Law.
Kalau Anies dia mau melakukan terobosan dengan membuat diskresi. Sehingga UMP yang ditetapkan setidaknya bisa melegakan buruh, ucap Haryanto.
Editor : Pahlevi