Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma

author Pahlevi

- Pewarta

Jumat, 26 Apr 2024 18:58 WIB

Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma

Jakarta (optika.id) - Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan digelar pada 27 November 2024, serentak dengan pilgub-pilgub di daerah lain. Sejumlah nama-nama yang berpotensi maju dalam Pilkada Jakarta 2024 pun mulai bermunculan. Seperti Capres 2024 Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sampai Menteri Sosial Tri Rismaharini.

PKS (Partai Keadilan Sosial) yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 untuk DPRD DKI Jakarta mulai mengungkap nama-nama yang berpotensi diusung sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Anggota DPR RI Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Mensos Risma: Data Jadi Kunci Penting untuk Berantas Kemiskinan

"Di eksternal ada nama Pak Anies Baswedan, kemudian ada juga nama dari kepolisian, mantan Kapolda juga ada," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin dilansir detik.com, Jumat (26/4/2024).

Namun, Khoirudin belum menyebutkan siapa nama eks Kapolda yang dijagokan untuk menjadi bakal cagub Jakarta. Sementara di internal partai, PKS mengusulkan sejumlah nama seperti mantan Presiden PKS Sholibul Imam dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

"Kalau orang-orang yang dari kader kita ada Pak Mardani Ali Sera, kemudian ada Sohibul Iman, kemudian nama saya juga ada di survei namun saya fokus di legislatif," ucapnya.

Khoirudin mengatakan PKS sudah punya indikator untuk cagub Jakarta 2024. Dia mengatakan PKS tidak akan membedakan kader dan nonkader yang memang dianggap berpotensi memimpin Jakarta.

"Kami sudah putuskan indikatornya. Indikator calon Gubernur Jakarta untuk bisa melaksanakan platform kita. Buat kita siapa saja yang bisa menjalankan platform silakan, silakan. Kami akan terima. Nilainya sama, kader dan nonkader. Bisa menjalankan platform, ayo jadi Gubernur Jakarta, buat kebaikan Jakarta," sambungnya.

Khoirudin mengatakan Gubernur Jakarta harus bisa menjawab tantangan baru. Apalagi, DPR sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Kita akan menjaring juga tentu bukan hanya pak Anies, di belakang Pak Anies ada banyak orang-orang yang bagus dan keren yang perlu kita komunikasikan untuk mewujudkan Jakarta lebih baik dari UU DKJ yang ditandatangani, kan ada 15 urusan pusat yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ini menjadi tantangan baru dan peluang baru untuk kebaikan warga Jakarta. Kita masih diskusi, namanya masih dirahasiakan nanti pada waktunya kita akan buka, paling tidak kita masih menunggu hasil sidang MK dulu deh, biar suasana lebih dinamis," sambungnya.

PKB Sudah Buka Pendaftaran

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berbicara mengenai kemungkinan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah diusung maju Pilkada Jakarta. Cak Imin mengatakan jika Ida ingin mendaftar untuk Pilkada, maka dipersilakan.

"Ya kalau dia mendaftar silakan, kalau ada yang mau mendaftar itu bagian dari komitmen untuk bertekad dan semangat membangun," kata Cak Imin.

Cak Imin berharap Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 tetap solid di pilkada. Ia menyebut, untuk saat ini, pencalonan di tiap-tiap daerah tak bisa diprediksi.

"Tentu tidak bisa diprediksi ya karena siapa yang mendaftar ke PKB siapa yang mendaftar ke PKS, siapa yang mendaftar ke NasDem kita juga belum tahu," tuturnya.

Wakil ketua DPR ini juga menegaskan dirinya menentukan calon yang akan dimajukan dalam Pilkada 2024.

"Bisa jadi semua calon mendaftar di tempat yang ada sehingga kita tinggal bersama-sama memutuskan. Tetapi saya berharap Koalisi Perubahan juga solid di DKI," ungkapnya.

Dia menyebut sejak dibuka pada Sabtu (20/4/2024) lalu, sudah ada 200 pendaftar yang ingin maju Pilkada dari PKB. Ia mengatakan PKB membuka diri untuk semua pihak.

"Belum tahu (calon di Jatim), sampai hari ini baru kita buka pendaftaran, per hari tadi malam sudah hampir 200 pendaftar di seluruh Indonesia, nanti kita lihat sampai akhir dan kita melakukan seleksi," ujarnya.

Ia mengatakan 200 pendaftar itu berasal dari berbagai kader partai dan latar belakang. Ia menekankan yang terpenting seorang pemimpin memiliki komitmen yang baik.

"Berbagai macam partai, berbagai macam latar belakang, dan PKB membuka diri seluas luasnya tidak pandang bulu dari partai apapun, tidak pandang bulu dari latar belakang manapun. Yang penting punya komitmen kita terima dengan baik," imbuhnya.

Golkar Dorong Ahmed Zaki

Selain itu, DPD Golkar DKI Jakarta tetap mendorong Eks Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Golkar DKI Jakarta menegaskan Ahmed Zaki telah lama dipersiapkan untuk Pilgub DKI 2024.

Sebagai Ketua Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki dinilai sukses meningkatkan raihan kursi DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, dari 6 kursi menjadi 10 kursi hingga mendapat posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pada 2024 mendatang.

"Ketua Zaki udah lama dipersiapkan oleh ketum (Airlangga) dan DPP, terus ngapain dia Bupati Tangerang lalu dia pimpin Ketua Golkar DKI Jakarta? Kurang kerjaan. Kalau tidak untuk persiapan ke sana, apalagi Golkarnya menang dari partai nomor 8 ke nomor 5. Dari 6 ke 10, prestasi, pengalaman juga oke," kata Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

Basri mengakui hasil survei Zaki tak begitu mentereng jika dibandingkan dengan nama-nama besar lain yang masuk bursa Cagub DKI, misalnya Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Namun, Basri menekankan elektabilitas bukan satu-satunya faktor penentu pemenangan.

"Hasil survei terakhir memang belum terlalu besar, tapi elektabilitas bukan satu-satunya indikator," tegasnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Jakarta Perlu Pemimpin dengan Sejuta Imajinasi

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu lantas mencontohkan elektabilitas Anies Baswedan saat pertama kali diusung sebagai Cagub DKI Jakarta 2017 silam. Kala itu, Anies bahkan berada di urutan terakhir yang elektabilitasnya rendah dibandingkan kompetitornya, Basuki Tjahaja Purnama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seiring berjalannya waktu, elektabilitas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus mengalami peningkatan hingga keluar sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Masih ingat zaman Anies-Ahok saat survei pertama? Anies nomor berapa? Tiga. (tapi) jadi tuh. (Urutan) Nomor tiga, nggak dilirik, Anies-Sandi. Faktanya jadi Gubernur tuh, ngalahin Ahok yang saat itu di survei 51% lebih. Karena Golkar mendukung Ahok saat itu salah satunya karena survei. Jadi elektabilitas atau popularitas bisa tapi menurut saya tidak utama, bukan penentu satu-satunya karena fakta membuktikan zaman Anies bisa kejadian," sambungnya.

Basri membeberkan 3 kader Golkar yang masuk dalam bursa Cagub DKI Jakarta. Ketiganya yaitu Ahmed Zaki, Ridwan Kamil dan Erwin Aksa.

Ketiga kader itu ditugaskan DPP melakukan sosialisasi serta mulai menggalang dukungan ke warga Jakarta.

"Ada 3 kader terbaik partai yang ditugaskan untuk mulai menggalang, bersosialisasi di DKI Jakarta. Sampai saat ini ada RK, Ahmed Zaki Iskandar dan Erwin Aksa," terangnya.

Namun, dari ketiga nama tersebut, Basri menyebut saat ini Ridwan Kamil nyaris dipastikan maju dalam Pilgub Jabar mendatang. Sementara Erwin Aksa disebut tengah menimbang-nimbang melepas posisi caleg DPR RI terpilih.

"Yang pertama RK rasanya sudah hampir pasti di plot Jabar. Dari DPP begitu. Info yang saya dapat hampir pasti RK sudah hampir pasti diplot di Jabar. Yang kedua dengan ada aturan bahwa caleg terpilih yang maju harus mundur ketika mendaftarkan menjadi calon kepala daerah maka Pak Erwin kayaknya agak banyak pertimbangan. Nah sehingga kemungkinan besar tetap Ketua Zaki. Apakah nomor 1, apa nomor 2, DKI Jakarta lagi coba meramu, mematakan dengan partai-partai lain siapa punya calon, namun semuanya DPP, tetap semuanya DPP," imbuhnya.

Pernyataan Risma

Nama Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) juga masuk menjadi salah satu nama dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, Risma berkomentar bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk maju dalam Pilkada.

"Aku tidak punya uang, aku nda berani ngomong," kata Risma dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

Politikus PDIP itu mengatakan tak memiliki uang saat maju di Pilwalkot Surabaya lalu. Dukungan dan bantuan dari masyarakatlah yang membuat dirinya luluh dan mau ikut kontestasi Pilwalkot Surabaya.

"Aku nda punya uang, aku nda mau kampanye, eh warga malah kampanye dukung saya pakai topeng foto saya, 'Pilihlah aku pilihlah aku,'" ujarnya.

Baca Juga: Prof Widi Ungkap RK Tak Akan Berani Lawan Anies di Pilgub Jakarta!

Dia mengatakan kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Menurutnya tanggung jawab kepala daerah akan dihitung hingga hari akhir nanti.

"Aku tidak mau nanti kalau saya mau masuk surga malah ditahan karena 'Eh Risma ini ada wargamu tidak bisa makan.' Aku nda mau," jelasnya.

Diketahui, PDIP mulai mengungkap sejumlah nama potensial diusung sebagai Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta. Ada sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Ini kita masih dalam proses penjaringan, tetapi dalam konteks sumber daya ya PDI-Perjuangan cukup banyak. Bisa saja seperti Risma, Ketua DPRD (Prasetyo), bisa aja, kita banyak potensi. Termasuk juga misalnya Azwar Anas," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan, Kamis (25/4/2024).

Sementara tokoh-tokoh lain yang masuk dalam bursa Cagub DKI antara lain Eks Panglima TNI sekaligus Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Prinsipnya, dalam mengambil keputusan, partainya mempertimbangkan sejumlah faktor.

"Pak Basuki Juga, termasuk juga Pak Andika Perkasa. (Ahok) ya dia kader kader kita juga, tapi kan dalam mengambil keputusan pasti kita mempertimbangkan banyak hal," jelasnya.

PDIP pun memiliki kriteria tersendiri untuk sosok Cagub DKI yang akan diusung. Pertama, sosok tersebut harus berkomitmen dalam mengimplementasikan ideologi pancasila. Kedua, bisa memenuhi harapan Jakarta ke depan.

"Ketiga walaupun Jakarta bukan lagi sebagai Ibu Kota, tetapi Jakarta masih tetap menjadi Indonesia mini yang harus mencerminkan ke-Indonesiaan, yang mencerminkan persatuan, yang mencerminkan toleransi yang tinggi dan lain sebagainya," ucapnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta itu menekankan faktor elektabilitas menjadi yang terpenting dalam menentukan cagub yang akan diusung. Di sisi lain, PDIP tetap memprioritaskan kader partainya sebagai cagub DKI.

"Utama sudah pasti lah kader yang menjadi prioritas. Tapi sekali lagi kan itu yang perlu dilihat, elektabilitas juga menjadi sangat penting. Tetapi ada nilai nilai dasar yang harus mutlak harus dimiliki," ucapnya.

Prinsipnya, Pantas memastikan kader PDIP yang disebutkannya memiliki pengalaman baik dalam memimpin daerah. Menurutnya, sudah saatnya kader-kader tersebut diberikan tanggung jawab untuk jabatan lebih besar.

"Kita akan berikan tanggung jawab lebih besar. Ladang-ladang penyemaian itu menjadi sangat penting, nah itu yang sudah ditunjukkan Risma di Surabaya, itu yang sudah ditunjukkan Azwar Annas di Banyuwangi, itu yang sudah ditunjukkan Hendi wali kota semarang yang beberapa di antaranya didaulat menjadi menteri maupun menjadi kepala LKPP dan sebagainya," pungkasnya.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU