Optika.id - Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menekankan agar Jokowi tidak melakukan campur tangan selama proses Pemilu 2024.
Baca juga: Hasto Soal Pilkada Jakarta, Masukan Rakyat Masih Didengarkan!
Menurut Anies Baswedan, pemerintah seharusnya menjaga sikap netral terkait pandangan politik terkait Pemilu 2024. "Tidak perlu ada intervensi," ujar Anies di hadapan relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/5/2023).
Dalam pertemuan dengan relawan Amanat Indonesia, Anies menyatakan bahwa dalam konteks intervensi, kebebasan berdemokrasi seharusnya diberikan.
"Biarkan rakyat memilih tanpa campur tangan negara. Negara harus netral dan percayakan rakyat bahwa mereka memberikan kewenangan kepada mereka yang memiliki niat baik dan rekam jejak yang baik," tegasnya.
Anies Baswedan kembali dengan tegas mengingatkan Presiden Jokowi atau Joko Widodo untuk tidak terlalu agresif dalam menyampaikan pandangan politik selama Pemilu 2024.
Baca juga: Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma
Anies juga mengingatkan agar Jokowi tidak perlu merasa khawatir ketika menghadapi kemungkinan kehilangan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang biasa dalam demokrasi.
"Rakyat adalah pemegang kekuasaan sejati. Pemerintah hanya bertanggung jawab untuk memenuhi janji-janji politik," ungkapnya.
Anies juga menyinggung adanya rasa takut dari pihak pemerintah dan mengatakan bahwa jika ada yang merasa kehilangan kekuasaan dan masih merasa khawatir.
Baca juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
"Itu berarti mereka tidak memahami prinsip dasar demokrasi. Kekuasaan tidak hilang, juga tidak berpindah. Kekuasaan ada di tangan semua rakyat Indonesia," tambah Anies Baswedan.
Sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies mengajak relawan untuk tetap bersemangat dan mempertahankan kekuasaan hingga saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah sekedar statistik, melainkan hak untuk menentukan perjuangan mereka.
Editor : Pahlevi