Optika.id - Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua yakin bahwa Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin yang memberantas korupsi. Sikapnya yang sangat tegas dalam masalah korupsi itu telah ditunjukkanya ketika menjadi Ketua Komite Etik KPK, yaitu menghendaki semua organ KPK yang mendapat sanksi harus diumumkan secara terbuka.
Baca juga: Hasto Soal Pilkada Jakarta, Masukan Rakyat Masih Didengarkan!
Dia menyatakan hal itu dalam video Tiktok yang dibuat oleh akun Ahmad Nabil yang diterima Optika.id, Minggu (11/6/2023).
Dengan sikap dan tingkah lakunya seperti itu, saya tahu betapa seriusnya Pak Anies untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dia tahu persis soal negara ini yaitu soal korupsi yang sudah sedemikian parah dan berbahaya, kata Abdullah Hehamahua.
Menurut mantan Ketua Umum PB HMI itu, ada dua cara untuk melawan korupsi di negeri ini. Pertama, memperbaiki sistem pendidikan nasional. Dan yang kedua adalah reformasi birokrasi. Kenapa pendidikan menjadi prioritas? Karena dari 1.353 orang yang ditangkap KPK dari tahun 2004 sampai sekarang, 86 persen adalah sarjana, yang terdiri dari jenjang S1, S2, S3 dan gurubesar. Mayoritas adalah S-2.
Berarti secara statistik pendidikan kita melahirkan koruptor. Oleh karena itu, Pak Anies sebagai mantan Menteri Pendidikan yang dipecat oleh Jokowi karena melaksanakan apa yang disebut I-Pedidikan yaitu tindakan yang akan merugikan para penerbit buku teks. Jokowi nampaknya tidak berkenan. Alhamdulilah, ternyata hal itu merupakan musibah yang mendatangkan hikmah, katanya.
Reformasi birokrasi, tambahnya, dimulai dengan rekrukmen PNS/Asn dengan mengikuti pola yang dilakukan KPK yaitu petama, integritas dan profesional. Kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Bukan pada jumlah gaji mereka yang ditekankan tetapi kesejahteraanlah yang didahulukan. Gaji harus memberikan jaminan atas masa depan diri dan keluarga.
Baca juga: Pilgub DKI Jakarta 2024: Muncul Nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil Sampai Risma
Ketiga adalah fungsionalisasi IT. Kelebihan KPK adalah dia mempunyai hak menyadap. Tetapi, UU KPK itu sudah diintervensi Jokowi bahwa penyedapan itu harus disetujui oleh atasan Dewan Pengawas KPK yaitu Presiden sendiri. Itu tentunya tidak mungkin KPK menyadapi orang atau instansi yang tidak disetujui Presiden.
Hal yang penting juga adalah bagaimana mengelola sumber daya alam berlimpah yang dimiliki negeri ini. Kita memiliki bentang pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada. Hutan kita juga kaya, tetapi kita masih impor garam dan buah-buahan.
Saya sudah keliling seluruh Indonesia dan menemukan tidak satu daerah pun yang miskin sumber daya alamnya. Tinggak bagaimana itu dikelola oleh eksekutif dan legislati yang bersih dan antikorupsi demi kepentingan rakyat banyak sbagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita bahwa negara didirikan untuk memajukan kecerdasan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, katanya.
Baca juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
Dia menekankan, karena Utang kita sekarang hampir mencapai Rp 80.000 triliun, maka Pak Anies bisa smenyelesaikannya dengan Kasus BLBI, Centuri, Reklamasi, E-KTP, BPJS dan kasus=kasus benar yang menjadi sorotan masyarakat, itu diselesaikan maraton dalam target satu tahun sudah rampung. Negara akan mendapat kembali uang yang sudah dikorupsi.
Saya menghitung sekitar 10.000 trliun bisa dikembalikan ke kas negara. Dengan uang itu, utang bisa kita lunasi, rakyat akan dapat disejahterakan dan kita akan kembali independen dalam tata pergaulan internasional. Itu harapan yang saya titipkan ke Pak Anies bahwa dia akan mampu menyelesaikan masalah kita, katanya.
Editor : Pahlevi