Optika.id - Menjelang Pemilihan Umum 2024 (Pemilu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah untuk membantu kebutuhan dari lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga: Meneropong Pilkada Sidoarjo: Ujian Kepercayaan Publik
Pasalnya, kedua lembaga penyelenggara pemilu masih banyak terikat masalah-masalah administrative, dana gudang logistic untuk mempersiapkan keperluan Pemilu 2024.
"Bantu KPU dan Bawaslu dalam bidang sarana dan prasarana," ucap Mendagri Tito, dalam Rakernas Camat yang digelarhybrid, Jumat (23/6/2023).
Hal tersebut dikatakan oleh Tito lantaran dirinya mengaku mendapat keluhan langsung dari KPU dan Bawaslu tentang kurangnya sarana dan prasarana, terutama di daerah.
Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu juga meminta kepada Tito agar menyampaikan kepada masing-masing kepala daerah sampai ke tingkat kepala desa untuk membantu berbagai fasilitas yang diperlukan seperti kantor dan gudang logistic.
"Kecamatan mungkin punya, dibantu untuk dipinjamkan dulu," kata Tito.
Lebih lanjut Tito juga meminta pemda, khususnya camat, agar membantu dan turut serta dalam menyeleksi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini bertujuan agar peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS seperti di Pemilu 2019 silam tidak terulang kembali.
Baca juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Sebelumnya, masalah gudang logistic ini pernah disampaikan oleh Deputi Dukungan Bidang Teknis KPU, Eberta Kawima yang menyebut jika penyebab kurangnya gudang logistic ini diakibatkan oleh anggaran yang minim, bahkan untuk sewa gudang sekalipun.
Teman-teman kami kadang agak kesulitan kalau untuk menyewa. Kita memang sediakan anggaran untuk sewa, tapi ada kalanya memang anggaran itu atau sewanya mungkin terlalu mahal sehingga anggarannya mungkin menjadi tidak cukup, ucap Eberta pada awal tahun 2023 silam.
Oleh sebab itu, KPU melalui Tito Karnavian meminta dukungan kepada Pemda untuk menyukseskan gelaran Pemilu dan Pilkada 2024. Yakni dukungan fasilitas gudang, sarana dan prasana, dan ke tingkat seleksi petugas.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Kami sebetulnya tidak menghendaki sangat mewah tapi yang penting cukup. Jadi mungkin barangkali bisa dibantu gudang, jelas Tito.
Nantinya, gudang yang disediakan tersebut diperlukan ketika KPUD sudah masuk ke tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk alat perlengkapan pemilu. Atau biasa disebut dengan logistic, sehingga pengadaannya tidak mengalami kendala.
Sebenarnya, KPU bukan tidak punya tempat sama sekali. Tito mengungkapkan jika KPU memiliki sebanyak 549 gudang. Dari jumlah itu sebanyak 272 adalah milik sendiri, kemudian 147 statusnya pinjam pakai, dan sewa sebanyak 105.
Editor : Pahlevi