Optika.id - Wakil rakyat harus berperan aktif dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim yang mengancam dunia, termasuk Indonesia.
Baca juga: Kontestasi Politik Saat Ini Sepi Isu Lingkungan
Hari Parlemen Internasional diperingati untuk mengenang dibentuknya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1889. IPU merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antarnegara.
Peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini mengusung tema Parliaments for the Planet. Tema tersebut ditujukan untuk memobilisasi parlemen dan anggotanya untuk bertindak atas keadaan darurat iklim yang terjadi saat ini.
Menurut Lestari Moerdijat selaku Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI, semangat dari tema peringatan Hari Parlemen Internasional tahun ini harus didorong untuk direalisasikan, mengingat perubahan iklim bisa berdampak pada terganggunya pasokan kebutuhan dasar manusia seperti air dan bahan pangan.
"Bila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, sektor ekonomi dan sosial masyarakat pun bisa terdampak yang berpotensi pada terganggunya stabilitas nasional," ujar Rerie sapaan akrab Lestari, Sabtu (1/7/2023).
Dilansir dari NasDem.id, Catatan Kementerian Keuangan RI menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan itu diperkirakan akan terdampak pada penurunan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berkisar 0,66%-3,45% pada 2030.
Baca juga: El Nino Datang, Awas DBD Mengancam
Sementara itu, hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rentang 2020-2024 menunjukkan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun, jika intervensi kebijakan tidak dilakukan atau business as usual.
Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Japara), mendorong koleganya para wakil rakyat agar mewaspadai ancaman tersebut, dengan menjalani fungsi-fungsi legislatif secara transparan, akuntabel, dan representatif.
Para legislator, tegas Rerie, harus mengambil peran dalam mengatasi hambatan politik, kurangnya literasi lingkungan dan kepemimpinan dalam setiap proses pembuatan kebijakan di sejumlah sektor.
Baca juga: Hujan Awal Musim Kemarau, BMKG: Ada Dinamika Atmosfer
Para wakil rakyat, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mampu mendorong dan memastikan lahirnya kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Rerie sangat berharap, sejumlah produk legislasi yang dihasilkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmoni dalam upaya merealisasikan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan bersama.
Editor : Pahlevi