Optika, Surabaya - Fraksi gabungan PKS, Hanura dan PBB DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta agar Komisi Pemilihan Umum(KPU) Jatim lebih transparan terkait kebutuhan anggaran Pilgub Jatim 2024 yang sebesar Rp. 1,9 Triliun.
Ketua Fraksi PKS PBB - HANURA DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakakan, penyelenggara Pemilukada di Jawa Timur bisa terbuka. Meski dirinya yakin pengajuan anggaran tersebut realistis.
Baca juga: Iran-Israel Memanas, Dewan Keamanan PBB Bersiap Gelar Sidang
"Saya yakin pengajuannya sudah realistis sesuai estimasi kebutuhan saat Pemilukada 2024 mendatang," ujarnya, Jumat (29/10/2021).
Politisi Fraksi PKS Jatim ini, berharap KPU sebagai penanggungjawab terselenggaranya pemilukada untuk bisa berkomunikasi intens dengan eksekutif dan legislatif. Politisi asal Dapil Malang Raya ini pun mengaku, belum menerima draf pengajuan dari KPU Jatim.
"Jika ada yang tidak realistis ya harus dipangkas, Kami menunggu draf usulan, apalagi saat ini pembahasan APBD 2022," tegas anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut.
Sebelumnya Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, menyampaikan tingginya kebutuhan dana Pilgub Jatim 2024 ini disebabkan banyak hal.
Kenaikan biaya terbanyak ada pada honor petugas adhoc yang cukup besar. Dimana jumlah petugas Adhoc untuk seluruh Jawa Timur terdiri dari tingkat PPK sebanyak 666 orang, PPS sebanyak 8.497 orang. Kemudian PPDP = 71.430, Lalu petugas KPPS sebanyak 9 dikalikan 71.430 TPS.
Baca juga: Dua Prajurit TNI Terluka Ditembak Israel
Ia menyebutkan pengajuan sebesar Rp 1.982.784.821.288 yang kini masih ditelaah lebih lanjut oleh tim anggaran Pemprov Jatim.
"Tentunya nominal honor mengacu pada standar satuan APBN dalam hal ini surat edaran kementerian Keuangan. Honor-honor petugas Ini membutuhkan hampir 50ri total biaya yang kami ajukan atau lebih sekitar Rp 1 triliun sendiri, ujarnya.
Ditambah skenario anggaran Pilgub 2024 situasi nanti masih dalam masa pandemi covid-19. Sehingga KPU pasti menyertakan beberapa kebutuhan perlengkapan kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer dan sebagainya.
Baca juga: PKS Sebut Indonesia Tak Ada Oposisi, Yang Mengontrol DPR
Reporter: Jeni Maulidina
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi