Optika.id - Diskusi antara Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D., dan Prof. Ramlan Surbakti menggali masalah krusial terkait etika dan fenomena dinasti politik di panggung politik Indonesia dalam seminar nasional FISIP UNAIR, Rabu (23/11/2023).
Dalam dialog tersebut, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D., menjawab pertanyaan terkait etika dalam berpolitik dengan menyoroti pentingnya menggunakan kata-kata yang pantas, terutama di parlemen. "Di parlemen, ada aturan yang mengatur penggunaan kata-kata yang tidak pantas. Etika harus dipegang oleh siapa pun yang terlibat dalam proses politik," tandasnya.
Baca juga: Isu Partai KIM Ikuti Saran Jokowi Setelah Menjabat, Pengamat Ungkap Tergantung Hubungannya!
Ia juga menekankan perlunya berbicara keras tetapi tetap santun. "Tanpa berbicara keras, seringkali suara kita tidak didengar. Namun, penting untuk diingat bahwa politik tidak selalu harus berujung pada kerusuhan di parlemen. Generasi muda lebih cenderung menggunakan platform seperti podcast atau TikTok untuk menyuarakan pendapat," jelas Prof. Ikrar.
Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Apa yang Dilakukan Jokowi Bukan Kepentingan Rakyat
Pada bagian lain diskusi, Prof. Ramlan Surbakti menyuarakan pandangannya tentang dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah. "Dinasti politik tidak selalu negatif. Namun, dalam pemilihan kepala daerah, kita perlu mempertimbangkan apakah orang yang memiliki hubungan dekat dengan kepala negara seharusnya menjadi kepala daerah, karena hal itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga," ungkapnya.
Diskusi juga menyoroti keterlibatan partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Prof. Ramlan menekankan perlunya aturan yang jelas terkait dengan calon wakil presiden dan presiden yang diusung oleh partai politik. "Ada dua masalah utama yang perlu ditangani: dukungan dari partai dan dukungan dari rakyat, namun belum ada aturan yang cukup mengatur hal tersebut," ujarnya.
Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Prabowo Tak Akan Mau Dikuasai Jokowi Setelah Terpilih
Diskusi ini mengangkat beberapa aspek penting dalam politik Indonesia, dari prinsip etika yang harus dipegang dalam berpolitik hingga peran partai politik dan perlunya aturan yang lebih tegas dalam proses politik nasional.
Editor : Pahlevi