Optika.id - Asisten Pelatih Timnas Anies-Cak Imin (AMIN) Jazilul Fawaid mengevaluasi bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming belum memiliki kesiapan dalam berdialog mengenai gagasan-gagasan terkait pemilu.
Jazilul menyatakan pandangan tersebut sebagai respons atas absennya dua pasangan calon tersebut dalam forum dialog yang diadakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/11/2023).
Baca juga: Kekuatan Orde Baru Sudah di Pusat Pemerintahan Republik Indonesia
"Kita melihat bahwa beberapa orang hanya berbicara tentang adu gagasan, mengatakan ada gagasan. Namun ketika kesempatan hadir untuk berdiskusi dan berbagi gagasan, mereka tidak ikut serta. Sepertinya mereka tidak memiliki gagasan yang layak untuk dipertaruhkan," ujar Jazilul di kawasan Jakarta Pusat, pada Minggu (26/11/2023).
Jazilul mengkritik bahwa kedua pasangan calon tersebut tampaknya khawatir bahwa ketidaksiapan mereka dalam berdiskusi akan berdampak negatif pada elektabilitas mereka jika mereka tidak mampu menyampaikan gagasan yang kuat.
"Mereka tidak siap. Mereka terlihat khawatir jika dalam forum diskusi mereka tidak siap untuk menghadapi gagasan-gagasan, maka dukungan elektoral mereka akan menurun. Saya merasa heran, mereka terlihat tidak memiliki banyak gagasan, tetapi ingin berkompetisi dalam hal gagasan," jelasnya.
Walhi sebelumnya mengundang tiga pasangan calon presiden untuk hadir. Namun, hanya Anies yang hadir secara langsung dan menerima piagam hasil kongres anak muda tentang lingkungan.
Anies menyampaikan ketidakhadiran dua pasangan tersebut, mengungkapkan bahwa ia memilih untuk hadir dalam kongres tersebut setelah mendengar kekhawatiran dari anak muda mengenai kondisi lingkungan. Ia juga menyatakan keberadaannya dalam forum Walhi sangat penting karena ia dapat mendengarkan cerita dari mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan.
Baca juga: Kemana Prabowo Bakal Bawa Demokrasi Indonesia?
"Bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan, keadilan menjadi sesuatu yang penting. Saya merasa bahwa suara yang terdengar di sini adalah suara yang mendesak kita untuk kembali ke akar masalah keadilan sosial di Indonesia," ucapnya pada Sabtu (26/11/2023).
Selama paparannya, Anies berencana untuk mengubah program Food Estate yang termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sistem contract farming. Ia menilai bahwa program Food Estate tidak memberikan kesejahteraan yang diharapkan kepada petani.
"Kami melihat bahwa program Food Estate bukanlah solusi yang tepat karena memiliki pendekatan yang terlalu sentralistik. Program ini juga hanya memberikan jaminan hasil pertanian kepada mereka yang berada di wilayah Food Estate dan ini secara efektif adalah model pertanian yang lebih berorientasi pada korporasi," paparnya.
Baca juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Anies juga menyatakan bahwa dengan menghilangkan Food Estate, petani akan memiliki peran yang lebih signifikan dalam sistem pertanian. Alasan lainnya mengapa Food Estate bukanlah pilihan yang tepat untuk diteruskan adalah karena produknya sulit masuk ke dalam rantai pasok produk pertanian Indonesia.
"Penekanan pada Food Estate berfokus pada ekstensifikasi lahan milik pemerintah untuk meningkatkan produksi. Ini menimbulkan berbagai masalah lingkungan karena mengganggu ekologi di wilayah tersebut," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Pernyataan Anies ini sejalan dengan laporan dari organisasi Greenpeace yang menunjukkan bahwa pembukaan lahan seluas 700 hektar untuk Food Estate di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 2021 telah menyebabkan banjir besar.
Editor : Pahlevi