Optika.id - Pada debat calon wakil presiden (cawapres) jumat (22/12/2023) malam, cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka membawa kembali program makan siang dan susu gratis yang diusungnya bersama Prabowo Subianto. Sekalipun tidak berhubungan dengan pertanyaan, Gibran mencoba mengait-ngaitkan pembahasan tentang infrastruktur sosial dengan janji politiknya tersebut.
Paslon nomor urut 02 memang mengusung program makan siang dan susu gratis sebagai program unggulannya untuk memberantas stunting dan gizi buruk. Dalam keterangannya, Gibran menyebut jika membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun untuk merealisasikan program makan siang gratis yang menyasar ke 82,9 juta anak sekolah, santri dan ibu hamil. Dirinya juga sempat sesumbar jika program tersebut bsia menggerakkan roda perekonomian.
Baca juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
Lantas, apakah program tersebut realistis dan masuk akal?
Menurut Kepala Center of Industri, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, masuk akal atau tidaknya program makan siang gratis ini tergantung dari ketersediaan anggaran.
"Sekarang political will-nya saja dan kekuatan mengubah anggarannya," ujar Andry kepada Optika.id, Sabtu (30/12/2023).
Sebelum program makan siang gratis ini dieksekusi, dia menyarankan untuk dilakukan proyek percontohan atau pilot project terlebih dahulu sehingga program tersebut apabila direalisasikan nantinya tidak membebani anggaran negara. Jika berhasil, maka program bisa diduplikasi atau diperluas pelaksanaannya.
Pasalnya, apabila langsung diimplementasikan, dia khawatir akan mengambil alokasi anggaran yang ada (refocusing) sehingga nilainya bisa berkurang. Andry juga khawatir perihal pos esensial, khususnya pendidikan dan kesehatan akan dikorbankan demi pelaksanaan program makan siang gratis ini.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Tapi, saya dengar juga kabarnya TKN akan mencari sumber-sumber baru di luar anggaran yang ada sekarang. Tinggal nanti disampaikan mana yang bisa didapat dari sumber pendanaan baru tersebut," katanya.
Dihubungi secara terpisah, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akbar Susamto, menganggap jika program makan siang gratis yang mengorbankan dana ratusan triliun ini sangat tidak masuk akal.
"Dari sisi fiskal, program ini tidak realistis," jelasnya.
Baca juga: Prabowo Minta Kader Tak Jumawa Usai Menang Pilpres 2024
Misalnya, dia mencontohkan dengan RAPBN 2024 sebesar Rp3.325 triliun yang mana Rp496 triliun di antaranya untuk perlindungan sosial. Apabila program makan siang dilaksanakan, imbuh Akbar, maka anggaran belanja lainnya bakal dialihkan sehingga menyusut.
Alasan yang kedua, dia menilai jika program makan siang gratis ini bersifat memberikan ikan daripada kail. Dia mengakui program ini bermanfaat, namun lebih baik apabila pendekatannya diubah.
Ketiga, program makan siang gratis ini sangat rentan dikorupsi karena bakal melalui proses lelang sehingga bisa ada aksi rekanan titipan dari pihak-pihak tertentu sebagaimana kasus yang menjerat Juliari Batubara dan Bachtiar Chamsah yang keduanya terjerat kasus suap karena pengadaan bansos. Padahal, negara sudah memitigasi potensi penyimpangan dengan memberikan bantuan langsung ke rekening masing-masing penerima.
Editor : Pahlevi