Surabaya (optika.id) - Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar, menyebut jika lemahnya akurasi dari Sirekap terbukti dari beberapa kegagalan teknis teknologi optical character regocnition yang digunakan. Sehingga, para petugas TPS yang menginput data perolehan suara, justru tidak akurat dan menimbulkan permasalahan.
Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya model penulisan yang berbeda-beda dan kualitas foto yang buruk sehingga tidak bsia dibaca oleh sistem secara tepat.
Baca juga: KPU Segera Terbitkan Aturan di Setiap Daerah untuk Patuhi Putusan MK
Mestinya dapat diperkirakan dan diantisipasi sejak awal dengan desain teknologinya, kata Wahyudi dalam keterangannya kepada Optika.id, Sabtu (24/2/2024).
Petugas KPPS pada banyak kasus, menurut ELSAM, masih gagap dan kesulitan dalam melakukan pengunggahan formulir hasil pemungutan suara. Hal ini dikarenakan sistem dipaksa bekerja dengan beban yang besar pada waktu bersamaan secara serentak.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti adanya ancaman dan risiko terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang diproses oleh Sirekap. Sirekap diidentifikasi oleh ELSAM memakai IP dengan AS (Autonomous System) detail number AS45102. Diketahui kode tersebut melekat pada Alibaba Cloud Private Ltd (Aliyun) yang berbasis di Singapura.
Sementara jika dilihat dari lokasi IP tersebut, domain sirekap-web.kpu.go.id dikendalikan di datacenter Aliyun Jakarta.
Baca juga: KPU Amati Putusan MK dan Akan Konsultasi dengan DPR RI
Untuk memastikan dugaan serta simpang siurnya lokasi penyimpanan data, KPU perlu melakukan klarifikasi serta penjelasan pada publik, ujar Wahyudi.
KPU, tegas Wahyudi harus secara total melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pemindaian Sirekap agar bisa memastikan akurasi serta integritas data yang dikumpulkan oleh sistem tersebut.
Lebih lanjut, Wahyudi juga menyarankan KPU untuk mengaudit keamanan Sirekap dan asesmen tertentu, termasuk antisipasi keamanan yang setidaknya mengacu pada information technology and security assessment (ITSA) yang dipersyaratkan oleh BSSN.
Baca juga: KPU Diimbau Laksanakan Putusan MK Guna Menjaga Demokrasi!
Kepercayaan publik pada hasil pemilu berisiko mengalami penurunan, salah satunya dikarenakan budaya yang sering mengabaikan risiko keamanan dan perlindungan data, tutur Wahyudi.
Editor : Pahlevi