Optika.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meluncurkan aplikasi "Elektronik Kendali Daerah" (E-Kenda) untuk memantau perogres Program daerah hingga anggaran yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Zaini. mengatakan pihaknya melakukan inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Sidoarjo melalui (E-Kenda).
Baca juga: Etika Mengirim Undangan Online agar Rapi & Sopan
"Mudah-mudahan perubahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo melalui E-Kenda, Kepala OPD dan PPKom betul-betul melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu," katanya, Kamis (4/10/2021).
Pemkab Sidoarjo juga telah menggelar sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Elektronik Kendali daerah (E-Kenda). Ia berharap segala kegiatan yang ada bisa disikapi dengan baik agar kinerja pemerintahan tidak menumpuk di belakang.
"Semoga dengan adanya E-kenda ini semuanya bisa terpantau dan bukan hanya kegiatan dalam bentuk fisik saja yang perlu diperhatikan namun untuk kegiatan non fisik juga harus segera di luncurkan, harapnya.
Zaini juga mejelaskan E-Kenda dapat mengetahui dan mengevaluasi progres dari suatu kegiatan. Sehingga, rapor atau laporan dari E-Kanda menjadi alat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan progres yang ada dalam E-Kenda.
"Sistem ini dibuat untuk memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi sehingga E-Kenda akan lebih ringan dan bisa diakses dari manapun, juga mudah dipantau," ujarnya.
Baca juga: Menggali Isu Lokal yang Terpendam Kampanye Caleg
Ia mendorong pejabat yang terkait dapat memahami betul-betul fungsi dari E-Kenda ini, karena ke depan konten dari E-Kenda lebih banyak.
"Terutama adanya masukan-masukan sehingga rumah layanan Sidoarjo yang akan dibangun nantinya yang bukan hanya E-Kenda tapi juga beberapa seperti E-Buddy akan ada di rumah layanan Sidoarjo, rumah besar elektronik Sidoarjo nanti akan ada," katanya.
Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan, kegiatan ini memang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam memahami kebijakan pengendalian pembangunan.
"Kebijakan tersebut meliputi tata cara pengusulan standar belanja, tata cara penggunaannya, serta meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam memahami implementasi pengendalian pembangunan secara elektronik," ujarnya.
Baca juga: Penanganan Stunting di Surabaya Dimulai dari Hulu Hingga Hilir
Reporter: Jeni Maulidina
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi