Optika.id - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman menyebut bahwa isu publik yang sifatnya lokal banyak yang tidak laku untuk diangkat ke permukaan oleh partai politik tatkala momen pemilu tiba. Kebanyakan caleg pada masa kampanye menurutnya hanya kerap membeo pada agenda parpol saja dan tidak memiliki independensi.
Baca Juga: Berikut Ini Sejumlah Nama Baru yang Punya Potensi Lolos ke DPRD Kota Surabaya Dapil II
"Visi-misi dan program yang ditawarkan caleg itu cenderung adalah turunan dari visi-misi partai politik kalau kampanye. Jadi, bukan isu-isu yang jadi perhatian publik setempat," ucap Armand dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).
Imbauan KPU beberapa waktu yang lalu mengenai kampanye berbasis isu lokal, dinilai oleh Ahmad hanya dilakukan setengah hati. Dia mengatakan bahwa saat ini caleg yang mengedepankan dan mengangkat isu-isu lokal kedaerahan tidak memperoleh insentif dan disentif. Sehingga, caleg hanya bersikap pragmatis saja sesuai dengan titah parpol. Selain itu, KPU tidak mengatur secara rinci terkait isu publik lebih jauh.
Ahmad menyayangkan hal tersebut lantaran saat ini banyak wilayah yang memiliki segudang masalah lokal yang perlu atensi dari pusat. Misalnya saja konflik antara warga dengan perusahaan di Wadas, Jawa Tengah yang melahirkan sengketa agrarian, dan kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagian isu domestic tersebut, imbuh Ahmad, sengaja tidak dikampanyekan lantaran berkaitan dengan parpol atau petinggi parpol.
"Seperti kasus lumpur Lapindo (di Sidoarjo)dan Desa Wadas itu sensitif untuk partai tertentu.Makanya, enggak diangkat ke nasional. Itu juga realita. Seringkali calon-calon legislatif itu cukup hati-hati untuk mengangkat isu-isu tertentu," jelas Armand.
Sebaliknya, Ahmad menjelaskan bahwa isu-isu lokal yang ada cenderung lebih banyak dijadikan sebagai bahan kampanye pada kontestasi pilkada atau kader parpol yang hendak menjadi kepala daerah saja, jadi tetap saja atensinya hanya seputar daerah dan tidak mendapatkan uluran tangan dari pusat padahal pusat juga harus berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah di daerah ini.
Sementara itu, pada level nasional kebanyakan caleg hanya sibuk memoles citra dirinya pribadi, mengabaikan isu urgen daerah, serta hanya fokus memajukan kepentingan parpol saja.
Baca Juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X
"Mereka juga harus berani. Dalam setiap alat peraga kampanye itu, misalnya, juga wajib menyampaikan visi-misi mengenai isu mereka. Supaya tidak hanya fokus pada citra diri, tapi memang ada visi advokasi yang dibawa dari isu lokal," kata Armand.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, dalam keterangan yang sama Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam menganggap wajar apabila para caleg lebih memilih untuk mengampanyekan isu-isu di pentas pilpres daripada terjun mengadvokasi berbagai persoalan di dapil. Menurutnya, hal itu terjadi karena pertarungan politik antar kandidat presiden kerap menarik atensi dari publik daripada isu publik di daerah dan sifatnya lokal.
"Ibarat jalan, maka isu pilpres adalah jalan tol bebas hambatan. Dalam aspek politik nasional, isu terkait pilpres menjadi primadona sehingga isu-isu politik lain akan tertutup," ujar Arman.
Lebih lanjut dia menilai jika dilihat dari sisi parpol sendiri, maka kapitalisasi isu yang bersinggungan dengan pilpres jauh dianggap lebih berdampak secara elektoral daripada advokasi persoalan-persoalan lokal.
Baca Juga: Empat Caleg DPD RI Jatim yang Berpeluang Lolos ke Senayan: Ponakan Khofifah Berpotensi Gusur Kondang
"Jangan lupa sentimen isu pilpres ini dapat menaikkan atau menurunkan suara partai," jelasnya.
Kendati demikian, dia menegaskan bukan tak mungkin isu lokal nantinya mengalahkan isu terkait pilpres. Dengan catatan, persoalan lokal yang diangkat adalah isu yang seksi dan berdampak bagi masyarakat luas.
"Namun, hanya sedikit wilayah yang memiliki isu lokal yang ekstrem," tuturnya.
Editor : Pahlevi
