Tak Didengar Eksekutif, PKL Malioboro Sambat ke DPR DI Yogyakarta!

Optika.id - Para PKL (Pedagang Kaki Lima) Malioboro Yogyakarta pantang menyerah meski Pemerintah Provinsi DIY sudah memutuskan merelokasi PKL Malioboro pada Bulan Januari 2022. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Kota Yogyakarta sambat atau mengadukan nasib mereka ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (15/12/2021). Para PKL meminta para anggota dewan mendukung aspirasi para pedagang yang tak mau dipindah.

"Selama ini, kami yang menjadi ciri khas atau daya tarik Malioboro. Kalau ingin menata, seharusnya jangan sampai memindah!" tegas Ketua APKLI Kota Yogyakarta Wawan Suhendra dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/12/2021).

Baca Juga: Pengusaha Toko Malioboro Sepakat Percantik Jalan Malioboro

Wawan mengatakan, keunikan Malioboro dengan pedagang kaki lima kini mulai banyak diduplikasi berbagai pemerintah daerah lain. Mulai dari Pemerintah Kota Solo, Pemerintah Kota Surabaya, hingga Pemerintah Kota Medan. "Kenapa sekarang Pemerintah Yogyakarta justru ingin mengubahnya, mau seperti di Singapura? Kota-kota lain justru ingin seperti Maliboro," tegasnya.

Mereka mendesak anggota DPR DI Yogyakarta membantu membatalkan rencana pemerintah, sehingga ruh Malioboro tetap seperti sediakala, dengan ada PKL. "Kalau mau membuat kawasan seperti Singapura, sebaiknya mencari ruang publik lain, kan masih banyak ruas jalan yang memungkinkan dan dikunjungi wisata juga, jangan di Malioboro," jelasnya.

Wawan mengaku, para PKL Malioboro memahami penataan pedagang kaki lima tak terhindarkan dalam tata ruang kota agar lebih indah. "Kami sepenuhnya siap ditata, tanpa pindah, tempat para pedagang berjualan tak menganggu pejalan kaki," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, para PKL Malioboro juga menyoroti lokasi tujuan relokasi di lahan bekas kantor Dinas Pariwisata DI Yogyakarta dan bekas Bioskop Indra di depan Pasar Beringharjo dengan posisi masuk ke dalam, bukan tepat di pinggir jalan. Dengan lokasi baru itu, menurutnya, para PKL khawatir dagangannya tidak lagu karena pengunjung kehilangan suasana belanja atau makan lesehan di sepanjang Jalan Malioboro. Hingga kini, Wawan melanjutkan, belum ada jaminan apapun kalau relokasi tersebut akan bermanfaat bagi sekitar 2.000 PKL Malioboro.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPR DI Yogyakarta, RB Dwi Wahyu mengatakan telah menampung semua aspriasi para PKL Malioboro. "Kami segera membahas ini dengan pemerintah, apa yang semestinya dilakukan," kata Dwi.

Dwi Wahyu mengatakan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogja untuk membicarakan konsep penataan. Selain itu, Dinas Kebudayaan Kota Jogja juga menangani teknis relokasi.

"Dinkop UKM DIY sebatas pendampingan ke pedagang agar produk diterima di pasar," kata Dwi.

Pemda DIY Tak Tarik Retribusi Untuk Sementara

Menanggapi itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DI Yogyakarta, Srie Nurkyatsiwi mengatakan, rencana relokasi PKL Malioboro bukan untuk menjerumuskan para pedagang. "Kami ingin menguatkan keberadaan PKL supaya lebih mapan dan tertata. Kami juga tidak akan memisahkan sektor kuliner atau non-kuliner, semua kami tampung," ujarnya. Pemda DIY untuk sementara tidak akan menarik retribusi kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi dari jalur pedestrian Malioboro ke lokasi baru di eks Bioskop Indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY. Menurutnya, Pemda DIY sudah mempertimbangkan kemungkinan penurunan pendapatan pedagang di tempat yang baru. Sebab, tidak semua pengunjung Malioboro tahu lokasi baru para PKL.

[caption id="attachment_10446" align="alignnone" width="169"] Eks gedung bioskop Indra. (Optika)[/caption]

"Setelah dipindahkan, untuk sementara tidak akan ada retribusi. Karena pasti ada penurunan pendapatan di awal lokasi baru tersebut," kata Siwi, seusai menerima audiensi PKL Malioboro di gedung DPRD DIY, Rabu (15/12/2021).

Siwi menyebut jawatannya akan berkooordinasi dengan sejumlah dinas, baik Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata DIY untuk menggelar event dan memperkenalkan lokasi baru para pedagang kepada para wisatawan.

"Skema itu ada. Tentu nanti kami akan berkoordinasi untuk pelaksanaannya," imbuh Siwi.

Menurut Siwi, saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogja terus melakukan sosialisasi rencana relokasi ke 1.800 pedagang di Malioboro pada Januari 2022. Sejauh ini, komunikasi intens telah dilakukan kepada paguyuban pedagang dan hasilnya cukup positif.

Pemerintah Terkesan Terburu-buru

Sementara itu, dua lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi adalah bekas gedung Bioskop Indra dan eks Kantor Dinas Pariwisata DIY.

Baca Juga: Pendorong Gerobak PKL Malioboro Adukan Nasib ke Pemkot Yogyakarta

Namun, menurut Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro Yati Dimanto, tempat relokasi yang sedang dibangun saat ini sifatnya masih sementara.

"Makanya, pas sosialisasi saya sampaikan, kenapa rentang dua sampai tiga tahun PKL tidak dibiarkan jualan di situ (Malioboro, red) dahulu," kata Yati, Kamis (16/12/2021).

Dia berharap pemerintah seharusnya mempersiapkan rencana relokasi dengan matang terlebih sebelum merelokasi pedagang. "Kesannya, itu terlalu terburu-buru, seperti kejar target," imbuhnya.

Oleh karena itu, Yati bersama paguyuban akan berusaha semaksimal mungkin meminta kepada pemerintah agar PKL tetap bisa berjualan di Malioboro.

"Saya minta doa restu teman-teman agar apa yang kami perjuangkan bisa berhasil. Malioboro indah tanpa memindah," ujar Yati.

Selain itu, Pemda DIY telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk parkir kendaraan wisatawan yang datang ke Malioboro.

Sementara akan maksimalkan yang sudah ada, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kamis (16/12/2021).

Lokasi tersebut adalah Tempat Parkir Khusus (TPK) Beskalan, Abu Bakar Ali (ABA), dan beberapa sirip di pinggir Jalam Malioboro.

TPK Beskalan memiliki dua lantai berlokasi Jalan Beskalan atau sebelah Selatan Ramai Mall. Tempat ini dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dan dapat menampung setidaknya 19 mobil dan 150 motor setiap lantainya. Parkir ABA mampu menampung 18 bus, 35 mobil, dan 2.800 sepeda motor.

Baca Juga: Satpol PP Ultimatum PKL Malioboro, Terakhir Bereskan Lapak 8 Februari 2022

Selain itu masih ada sirip-sirip Malioboro dan beberapa tempat lainnya. Yang jelas ke depan akan kami optimalkan, ucap Ni Made.

Menurut Ni Made, Pemda DIY siap dan mendukung rencana relokasi dan mewujudkan kawasan Malioboro menjadi mirip Orchard Road di Singapura. "Namun, untuk pengaturan nanti kami akan lihat dan ikuti kebijakan yang ada," jelasnya.

Selain menyiapkan rekayasa parkir bagi pengunjung, Pemda DIY juga terus merampungkan pengembalian fasad, atau bentuk asli kawasan Malioboro. Sebanyak 180 penggal bangunan telah melewati proses detail engineering design (DED).

Trotoar Malioboro akan dikosongkan dari ribuan pedagang PKL mulai tahun depan. Malioboro bakal dipercantik layaknya jalur pedestrian di Singapura.

Pemda DIY menargetkan relokasi dan penataan PKL Malioboro selesai pada 2024. Kepala Dinas Koperasi UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan kawasan Malioboro didesain sebagai kawasan pedestrian alias pejalan kaki seperti yang diterapkan di beberapa negara. Salah satu rujukan penataan Malioboro adalah jalur pedestrian di Singapura, Ochard Road.

Jalur pedestrian di Singapura dibuat lebar dan ditumbuhi bunga-bunga sehingga memanjakan pejalan kaki. Di jalur pedestrian atau trotoar, tak ada pedagang kali lima. Tak hanya itu, jalur pedestrian di negeri jiran tersebut juga bebas asap rokok. Ihwal asap rokok, Pemerintah Kota Jogja sudah menetapkan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) sejak 12 November 2020 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Reporter: Amrizal

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi