Optika.id - Ketua 'Gerakan Golkar Baru', Muhammad Syukur Mandar, menyarankan AH seorang menteri kabinet Presiden Joko Widodo segera melakukan klarifikasi. Atas dugaan skandal yang dilaporkan seorang wanita berinisial RH ke Mabes Polri dengan tuduhan ancaman dan intimidasi sebagaimana yang diadukan. Menurutnya, klarifikasi itu sangat penting untuk nama baik AH dan Partai Politik yang dipimpinnya saat ini.
Saya melihat skandal ini lebih bersifat pribadi, sehingga lebih tepat diselesaikan lewat jalur hukum. Penyelesaikan lewat jalur hukum, tentu bagi pelapor itu ditentukan minimal dua alat bukti, sebagai syarat untuk memenuhi sebuah unsur delik aduan yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib," kata Syukur dalam keterangannya, Sabtu (25/12/2021).
Baca Juga: Nyatakan Dukungan, Airlangga Respon Kemungkinan PDIP Dukung Khofifah!
Syukur mengatakan, secara pokok persoalan yang dilaporkan oleh RH terhadap sosok yang dimaksud AH, dia berharap hukum harus bertindak adil. "Karena itu, polisi harus melihat satu sisi laporan ini untuk mencari keadilan, mencari perlindungan hukum. Nah, kalau kita melihat dari keterangan-keterangan pers yang disampaikan oleh RH soal dugaan ancaman dan inIntimidasi dari sosok yang disebut AH itu sendiri," ujarnya.
Jadi, sebetulnya dalam delik hukum Undang -Undang ITE, itu sudah memenuhi syarat untuk dilaporkan. Karena saya lihat dari video-video pelapor maka itu sudah memenuhi syarat berupa WhatsApp, maupun bukti-bukti elektronik lainnya, imbuhnya.
Syukur Mandar berharap Kepolisian Republi Indonesia (Polri) harus melihat ini sebagai kesempatan Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo memiliki komitmen yang tinggi melakukan reformasi di internal Polri. Terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Maka diharapkan proses ini sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks inisial AH sebagaimana yang disebut itu adalah AH sebagai Ketua Umum Golkar, maka kita berharap ada klarifikasi dari pihak AH. Dengan demikian publik mendapatkan keterangan-keterangan yang hanya bersumber pada satu pihak, tidak salah kaprah memahami persoalan ini. Sebab setuju atau tidak, kecepatan persepsi sosial masyarakat itu akan melampaui kecepatan penegakan hukum.
Artinya, public justice akan melihat justifikasi terlebih dahulu. Soal benar atau salah itu urusan belakang. Tetapi secara institusi tidak sibuk mengurusi urusan pribadi tetapi harus ada penegasan. Sebab bagaimanapun, jika yang dimaksud oleh RH yakni AH itu adalah sosok seorang Ketua Umum Partai Golkar maka tentu ada efek terhadap partai Golkar, terangnya.
Golkar harus menyikapi ini secara kelembagaan terutama dari sisi etik, bukan dari sisi hukum. Karena itu sudah ranah hukum," sambungnya.
Jika itu dilihat dari sisi etik,maka tentu ada dewan etik, dewan kehormatan partai. "Jadi, kita berharap Golkar melakukan upaya-upaya secara organisasi terkait dengan perlunya klarifikasi sosok AH yang disebut RH yakni Ketua Umum Golkar," jelas Syukur.
Saya melihat dan membaca, berbagai media yang dimaksdukan RH bahkan dalam keterangannya itu sendiri sudah tegas-tegas bahwa AH yang dimaksudkan itu adalah AH selaku Ketua Umum Golkar. Nah ini yang kita perlu agar pihak kuasa hukum atau AH sendiri memberikan penjelasan karena yang bersangkutan adalah seorang Pejabat Publik, Ketua Umum Golkar juga sebagai Pejabat Negara (Menteri) di Kabinet Jokowi-Amin, sarannya.
Baca Juga: Golkar Resmi Nyatakan Dukungan untuk Khofifah pada Pilgub Jatim 2024
Klarifikasi sangat penting dilakukan supaya kasus tersebut lebih terang benderang. Sehingga, publik tidak berspekulasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Saya rasa klarifikasi itu penting demi kebaikan AH. Karena jangan sampai publik mendapatkan keterangan hanya satu pihak. Oleh karena itu perlu ada penjelasan atau keterangan langsung dari AH atau melalui kuasa hukumnya agar terang dan jelas," tukasnya.
Syukur menambahkan, jika ini benar sebagaimana keterangan RH tersebut, maka Partai Golkar harus membentuk tim etik untuk meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Lantaran skandal ini telah menyebar ke berbagai sumber masyarakat. "Saya rasa ini punya efek terhadap partai Golkar sehingga harus diselesaikan dengan baik dan secepatnya," tandasnya.
Sebab, yang bersangkutan (AH, red) bukan hanya ketua umum Partai Golkar saja, tetapi sudah ditetapkan sebagai Calon Presiden di 2024. Ini tentu punya pengaruh sekali terhadap skandal tersebut. Sehingga saya berharap ada keadilan terhadap RH juga pihak AH dan keluarga, sarannya.
Dikatakan RH telah menyebarkan informasi skandal tersebut. Sehingga apabila hal itu tidak benar maka harus ada tuntutan hukum balik terhadap RH atas pencemaran nama baik.
Baca Juga: Bertemu Khofifah, Airlangga Hartarto Nyatakan Hendak Bahas Pilkada Jatim
Ingat, prinsip hukum itu adalah menjunjung tinggi kebenaran materiil. Prinsip hukum itu tidak ada pengecualian. Penegakan hukum harus adil. Baik dia pejabat atau bukan bahkan siapapun jika dia melakukan pelanggaran hukum yang sama, maka tidak ada pengecualian. Jadi proses hukum itu harus tetap dilakukan, jangan sampai tidak dilakukan. Sehingga masyarakat nanti melihat hukum benar-benar adil. Tidak ada kecurigaan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, pungkasnya.
Reporter: Amrizal
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
