Optika.id - KH Yahya Cholil Staquf telah resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026. Sebelumnya PBNU sudah terlalu condong ke kubu pemerintah di masa kepemimpinan KH Said Aqil Siroj. Hal ini dikatakan oleh Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengatakan, saat ini KH Yahya Staquf perlu mengarahkan PBNU kembali ke Khittah Ulama 1926, semangat menjiwai NU melepaskan diri dari ikatan politik praktis.
"NU tetap harus berpihak tapi bukan dalam hal politik praktis, melainkan dalam isu strategis. Kalau dalam ranah politik praktis, PBNU harus menjaga jarak. Bagaimanapun juga di bawah kepemimpinan Kiai Said, NU terlalu condong ke pemerintah. Positifnya, NU bisa menyampaikan aspirasinya akar rumput ke pemerintahan, namun NU kehilangan daya kritisnya," ujar Khoirul dalam keterangannya, Sabtu (25/12/2021).
Baca Juga: Makin Kuat, PBNU Desak PKB Tentang Peran Ulama di Partai
Khoirul berharap di bawah kepemimpinan Yahya Staquf, NU bisa menjadi jangkar keseimbangan politik nasional, bukan malah ikut perkubuan politik elektoral. "Maka Gus Yahya harus konsisten, istikamah dengan janji politik yang diberikan ke Muktamirin untuk membawa PBNU ke ranah independen. Spektrum politik NU sangat luas tapi tidak boleh terjebak dalam politik praktis," katanya.
Corak Islam yang dibawa NU yang kini dipimpin Yahya Staquf adalah karakter Islam moderat (tengah/wasatiyah), bukan konservatif-fundamentalis. Namun dalam ranah akar rumput, politik identitas yang diangkat-angkat oleh islam politik konservatif-fundamentalis nyata adanya.
"NU memiliki tanggung jawab besar menjaga keseimbangan agar demokrasi Indonesia tidak terperosok ke dalam Islam konservatif fundamentalis seperti di Timur Tengah dan Asia Selatan," tukasnya.
Sementara itu, menurut pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, suara kaum nahdliyin bisa menentukan nasib politisi-politisi yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2024.
"Terus terang saja berdasarkan catatan Pemilu dan Pilpres sebelum-sebelumnya, suara NU menjadi game changer," katanya, Jumat (24/12/2021).
Mantan Menteri Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid ini mengamati sikap NU atau orang-orang NU selalu berpengaruh terhadap Pemilu dan Pilpres.
"Apalagi 2024 yang dinamikanya masih cair sampai saat ini," ujarnya.
Baca Juga: Pengurus Kiai PBNU Meminta PKB Diperbaiki, Dulu Diancam Carok Saat Dirikan Partai
Alumnus doktoral politik Universitas Hawaii di Honolulu ini, menjelaskan suara NU akan sangat berpengaruh ke kontestasi Pemilu 2024 apabila suara NU bisa dimampatkan jadi satu blok. Bila hal itu terjadi, massa suara nahdliyin bisa menjadi faktor pengubah yang luar biasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Tentu mereka-mereka yang berkompetensi semuanya saling mendekati NU, terutama mereka yang sangat memerlukan voters dari Jawa, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga, suara dari Kalimantan, Lampung, Sulawesi Selatan," kata Hikam.
KH Yahya Staquf sendiri diketahui Hikam tidak akan mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024. Yahya juga tidak ingin ada capres-cawapres dari PBNU, tujuannya demi menjaga agar PBNU tetap independen bila ada masalah kebangsaan di tengah masyarakat.
"Walaupun Yahya Staquf dari NU menyatakan tidak mengajukan capres-cawapres, tapi sah-sah saja kalau mendukung capres-cawapres. Soal independensi, belum bisa dilihat saat ini. Ini akan bisa dilihat pada jelang 2024 lewat manuver-manuver politik," tukasnya.
Baca Juga: Sebut Gus Yahya dan Gus Ipul Politisasi PBNU, Cak Imin: Nggak Sopan!
"Menjadi independen di era saat ini lebih susah ketimbang di era Orde Baru yang otoriter. Saat Orde Baru, Gus Dur bisa berhadap-hadapan dengan rezim Orde Baru. Di masa sekarang, situasinya bisa menjadi rumit," pungkasnya.
Reporter: Amrizal
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
