Ubah Kultur Kerja, Eri Akan Buat Kontrak Kinerja Buat Bawahannya!

author Seno

- Pewarta

Selasa, 04 Jan 2022 15:43 WIB

Ubah Kultur Kerja, Eri Akan Buat Kontrak Kinerja Buat Bawahannya!

i

IMG-20220104-WA0003

Optika.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memang belum satu tahun ini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Namun, dia sudah membuat terobosan yang out of the box! Yakni akan membuat kontrak kinerja. Hal ini diungkapkan oleh Eri Cahyadi ketika melakukan wawancara eksklusif dengan Optika.id di ruang kerjanya, di Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (3/1/2022) siang. Lewat kontrak kinerja itu, Eri mewanti-wanti bawahannya untuk bekerja sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati.

Jika merasa tak sanggup, pihaknya tak segan meminta pejabat yang bersangkutan untuk mundur.

Baca Juga: Sebanyak 238 Balai RW Surabaya Jadi Tempat Sinau dan Ngaji Bareng!

Eri pun berusaha mengubah kultur kerja para bawahannya yang sebelumnya kerja malas-malasan. Sekarang harus bekerja sesuai dengan kontrak kinerja yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

Eri menjelaskan, setiap pejabat harus mewujudkan hasil yang dicapai dalam jangka pendek (output) serta hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek (outcome). Target output maupun outcome disusun oleh tim anggaran.

"Ketika tidak sesuai dengan output outcome-nya di kontrak kinerja. Saya berharap ya mundur sendiri. Tidak ada persaingan antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Saya tak segan-segan mencopot mereka. Ketika tidak sesuai, harus mundur, saya tunjukkan kontraknya, ini letak kesalahannya di sini, jadi tidak ada alasan lagi," katanya.

Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini juga menyampaikan, para staf ahli wali kota akan menilai laporan output dan outcome dari seluruh staf itu. Apabila tidak berjalan, Eri akan mencopot kepala dinas, camat, lurah dan lainnya. Sebab, kontrak kinerja tersebut dibuat dengan jelas, terukur, dan terbaca.

Namun, pencopotan menjadi jalan terakhir. Dibanding mencopot pejabat, pihaknya lebih memilih melakukan rotasi.

Bagi mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini, rotasi akan dilakukan setiap dua hingga tiga tahun sekali.

Karena semua OPD punya output dan outcome berbeda-beda yang harus dipertanggung jawabkan, tandasnya. Menurutnya efektivitas bekerja itu maksimal 3 tahun. Karena setelahnya pasti berada di titik jenuh. "Saya saja saat di Dinas Cipta Karya Tata Ruang selama 3 tahun sudah merasa bosan, di tahun kelima saya meminta kepada Bu Risma untuk mundur, karena saya sudah menjalankan semua tugas ketika di tahun kelima itu, sehingga saya perlu penyegaran," tukasnya.

Dalam tahap awal terkait kontrak kinerja, Eri meminta semua pegawai membuat rencana kerja.

"Saya minta E-Project Planning-nya harus selesai di minggu kedua bulan Januari 2021. Kemudian, kontrak kinerja ditanda tangani akhir Januari," katanya.

Nantinya, seluruh pekerjaan harus selesai pada Bulan November.

"Semua proyek serta kegiatan yang fisik dan non fisik yang sifatnya tidak perbulan pertanggung jawabannya, itu harus 100 persen berhenti di bulan November. Kecuali untuk kegiatan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dan kegiatan revisi, imbuhnya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai juga harus bertemu masyarakat.

Seluruh Camat, Lurah, dan penanggung jawab OPD harus bisa memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Program ini harus bisa berbasis data yang kuat.

Baca Juga: Wisuda Peserta SOTH, Walikota Eri: Jangan Lelah Mendidik Anak!

Semuanya harus turun ke masyarakat, harus mengetahui kondisi warganya. Ketika dinas meminta data stunting, data gizi buruk, maka yang harus mengerti adalah kelurahannya, Eri ingin para Lurah menjadi ujung tombak dalam pemerintahannya, jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara, untuk pejabat yang mau pensiun, maka harus melepas jabatannya dan memberikan kesempatan, serta dorongan kepada generasi muda. Eri juga membuat tagline baru yang menjadi pedoman untuk melayani seluruh masyarakat di Kota Pahlawan.

Tagline kita adalah Keluar Membawa Solusi dan setiap permasalahan yang masuk, maka keluar harus membawa solusi, katanya.

Menurutnya pada tahun 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. "Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya saya keliling ke 5 balai RW di Surabaya namun hal ini tidak diteruskan oleh bawahan saya. Saya sebetulnya memberikan contoh saja, dan saya mengingatkan pada bawahan saya untuk meneruskan apa yang sudah saya lakukan. Inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini pelayan," ujarnya.

Eri juga meminta jajarannya bisa menghormati dan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pemimpin di Kota Surabaya. Sebab, sudah banyak yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya untuk membahagiakan masyarakat Surabaya.

Waktunya kita melakukan perbaikan dan perjuangan untuk mengoptimalkan apa yang sudah dilakukan oleh wali kota sebelumnya seperti Pak Bambang DH dan Bu Tri Rismaharini lakukan di Surabaya. Karena itu, saya membutuhkan inovasi untuk warga Surabaya, jangan pernah dalam zona nyaman, ucapnya.

Untuk itu, ke depan hasil output dan outcome dari kontrak kinerja setiap pejabat pemkot itu akan disampaikan ke media massa juga dengan harapan warga Surabaya bisa tahu dan dapat saling mengawasi kinerja pejabat pemkot.

Baca Juga: Aktivisi Ini Dukung Kotak Kosong dalam Pesta Demokrasi Pilwali Surabaya!

Menurutnya, kontrak kinerja akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2022. Kemudian pada minggu keempat, setiap anggaran semua OPD dengan output/outcome-nya akan disampaikan kepada media massa.

Wali Kota Eri berpesan kepada seluruh jajarannya untuk terus berjuang, berinovasi, dan berani memberikan penyelesaian terhadap semua masalah, serta menjaga komunikasi antar karyawan.

Bahagiakan seluruh warga Surabaya, teruslah semangat bekerja dan berkarya untuk kota tercinta, pesannya.

Diketahui, Eri resmi melantik sekitar 1.400 pegawai Pemkot untuk berbagai posisi akhir Bulan Desember 2021 lalu. Selain menyesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, pelantikan tersebut juga untuk meningkatkan kinerja masing-masing OPD.

Reporter: Amrizal

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU