Optika.id-Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya menyatakan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan dinas pendidikan setempat, Rabu (5/1/2022) pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen belum bisa diputuskan.
"Belum diputuskan, tapi kesimpulan sementara PTM 100 persen sesuai prokes (protokol kesehatan). Artinya, dalam ruangan secara terbatas," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi D.
Baca Juga: Jelang Pendaftaran Pilgub Jatim, Pasangan Khofifah-Emil Belum Ada Penantang!
Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri pihak Dinas Pendidikan Surabaya, Dinas Kesehatan Surabaya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Badan Penanggulangan Bencana Daeran (BPBD) Kota Surabaya.
Herlina mengatakan perlu adanya konsep yang jelas terkait dengan PTM 100 persen ini. Ia mengaku belum menangkap adanya konsep yang jelas terkait PTM.
"Ini harus ditentukan bagaimana konsepnya. Dalam PTM ini harus ada konsistensi dan kontinuitas dalam pelaksanaannya. Selain itu, terencana, terjadwal, dan rutin. Tidak hanya masuk ketika sekolah siap saja. Kebiasaan baru, pola baru, adaptasi mutlak," ujarnya.
Menurut Herlina, belajar yang membuat siswa optimal adalah belajar dalam suasana gembira, aman, dan nyaman. Untuk itu, lanjut dia, perlu diciptakan suasana tersebut di manapun mereka belajar, baik pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun PTM terbatas.
"Jadi suasana sekolah diciptakan tidak dengan rasa was-was. Contoh, untuk anak SD khususnya kelas 1 dan 2 pihak sekolah harusnya bisa melakukan PTM dengan mengawali dengan orientasi siswa," katanya.
Secara prosentase, Herlina meyakini PTM terbatas adalah salah satu cara untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan PJJ.
"Banyak orang tua juga tidak terlalu melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jarak jauh," katanya.
Baca Juga: Awal Agustus, PDIP Jatim Akan Umumkan Sosok yang Diusung untuk Pilgub Jatim!
Ia juga menyebut, secara kondisi pelaksanaan PTM ini sangat layak dan wajib dilaksanakan, namun belum terencana dengan matang sehingga dikhawatirkan pelaksanaan PTM ini hanya sebagai seremonial saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jika tak ada skema keluarannya (output) tidak bisa terukur dan manfaatnya secara riil kepada para siswa tidak ada. Padahal harapannya PTM ini mampu memberikan kemampuan psiko sosial anak ini agar berkembang kemudian, kemampuan intelegensinya juga meningkat, jika PTM tidak terkonsep dengan matang, tujuan tersebut tidak akan bisa didapatkan," katanya.
Selain itu, politkus Partai Demokrat ini juga meminta, PTM juga harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan namun, harus tetap tidak mengesampingkan pengetatan protokol kesehatan dan sosialisasi yang baik.
"Kekhawatiran yang berlebihan akan membuat PTM tidak maksimal karena, suasana belajar yang kurang nyaman mampu mempengaruhi imunitas," katanya.
Baca Juga: Khofifah-Emil Masih Jadi Pertimbangan PDIP Jatim, Kenapa?
Ia mencontohkan dengan memberikan gambar masker dan larangan ini itu akan memberikan rasa was-was bagi siswa. Padahal seyogyanya kondisi belajar mengajar harusnya menyenangkan.
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
