Optika.id - Sekitar 1700 Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, Kota Yogyakarta, mulai direlokasi ke dua tempat barunya yaitu bekas gedung Bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata.
Relokasi dimulai dengan tahap wilujengan atau syukuran yang dipimpin Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berpusat di salah satu area relokasi, eks lahan Bioskop Indra atau disebut Teras Malioboro I, Rabu (26/1/2022).
Baca Juga: Kunjungi Yogyakarta, Bamusi Surabaya Napak Tilas Perjuangan KH Ahmad Dahlan
"Bersamaan relokasi ini, saya siapkan Peraturan Gubernur yang melarang di sepanjang Malioboro tak boleh lagi ada PKL berjualan di situ," kata Sultan HB X saat memantau prosesi awal relokasi itu, Kamis (27/1/2022).
Mengapa Sultan HB X tak mau mengundur relokasi PKL Malioboro? Berikut alasannya:
Alasan yang pertama, Sultan HB X sudah lama menanti momentum yang tepat untuk penataan kawasan Malioboro yang kini dari ujung utara hingga selatan sudah bersolek dengan jalur pedestriannya.
"Aku wes ngenteni 18 tahun (aku sudah menunggu 18 tahun) untuk relokasi ini. Jadi ora mung mundur 3 tahun, aku wes ngenteni 18 tahun (Jadi tak hanya mundur 3 tahun, aku sudah menanti 18 tahun)," ungkap Sultan HB X merespons permintaan PKL yang mendesak agar relokasi diundur tiga tahun lagi.
Sultan menilai relokasi PKL Malioboro hal yang tak bisa dihindari karena para pedagang selama ini memang menempati lokasi bukan sesuai peruntukkannya. Selain di trotoar yang difungsikan untuk pejalan kaki, juga di depan areal yang notabene masih menjadi space pertokoan yang ada di kawasan itu.
"Tempat jualan itu bukan milik PKL, tapi area toko yang dimiliki pemerintah, bukan untuk fasilitas kaki lima," katanya.
Sultan mengungkap relokasi PKL ini bertujuan untuk mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki yang berkualitas di kawasan pedestrian serta membuka aksesibilitas Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya sebagai pusat pelayanan kota.
Untuk alasan terakhir, Sultan mengatakan relokasi besar-besaran PKL ini dalam upaya mendukung rencana kerja sama Pemda DIY dengan lembaga dunia UNESCO. Yogya tengah mengusulkan kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia (warisan budaya tak benda) ke UNESCO. Sumbu Filosofi sendiri merupakan garis imajiner lurus yang menyambungkan Tugu-Kraton-Panggung Krapyak, termasuk Malioboro di dalamnya.
Pada Bulan Juni 2022, UNESCO akan datang ke Yogyakarta melakukan verifikasi atas usulan itu.
"Saya tak mau dinilai melanggar hukum, dengan membuat kerja sama dengan UNESCO, tapi di dalam kerja sama itu saya justru membiarkan lahan trotoar area pertokoan untuk pejalan kaki dipakai PKL," jelasnya.
Pemda Antisipasi Toko Caplok Lahan PKL
Saat ini, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta juga mengantisipasi jika ada pengelola toko di Jalan Malioboro yang memanfaatkan lahan yang ditinggalkan para pedagang. Sultan mewanti-wanti agar pertokoan di Malioboro tidak mencaplok, memanfaatkan, atau memperluas usahanya di area trotoar yang ditinggalkan para PKL pascarelokasi.
"Kami akan menemui para pengusaha toko itu supaya (area bekas lapak PKL) yang lebarnya lima meter itu tidak dipakai untuk memperluas usaha. Saya akan membuat keputusan gubernur soal larangan itu," tegasnya.
Setelah menempati lapak baru, Sultan mengingatkan agar para pedagang tak lagi kembali berjualan di sepanjang trotoar Jalan Malioboro. "Trotoar itu hanya untuk pejalan kaki," katanya. Lagipula, menurutnya dua tempat berjualan yang baru cukup untuk menampung para pedagang. Teras Malioboro 1 mampu menampung 800 pedagang dan Teras Malioboro 2 untuk seribuan lebih PKL.
Pemerintah Daerah Yogyakarta, lanjutnya, berusaha meringankan beban para pedagang dengan tidak menarik pajak apapun, termasuk retribusi selama satu tahun.
Baca Juga: Mobil Seruduk Andong di Kawasan Malioboro, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah
Dengan keringanan itu, ia berharap para pedagang dapat fokus mempromosikan dagangan mereka di Teras Malioboro 1 dan 2.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
[caption id="attachment_14437" align="alignnone" width="300"]
Sultan HB X mengecek lapak pedagang. (Istimewa)[/caption]
"Kami memberikan ruang untuk teman-teman PKL agar fokus bersama-sama kami mempromosikan tempat yang baru ini agar menjadi pilihan bagi para wisatawan maupun warga Yogyakarta yang mau berbelanja," ujar dia.
Sesuai komitmen Pemda DIY beserta Pemkot Yogyakarta, ia berharap seluruh PKL dapat tumbuh dan berkembang di tempat baru tersebut sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi di DIY.
"Jadi saya mohon bapak percaya pada apa yang selama ini coba kami lakukan. Harapan saya bagaimana nanti Yogyakarta ini makin tertib dan makin indah," kata Sultan.
Sultan menegaskan bahwa pembangunan di DIY yang selama ini digenjot oleh pemerintah semata-mata untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Dia ingin Yogyakarta semakin menarik untuk dikunjungi, bukan hanya oleh wisatawan lokal tetapi juga internasional.
"Semua itu hanya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Hanya itu, tidak ada yang lain," katanya. Sultan berjanji setelah PKL menempati lokasi yang baru, mereka tidak ditinggalkan begitu saja
Baca Juga: Muhammadiyah Tanggapi Polemik Jilbab di Sekolah Negeri di DI Yogyakarta
Pemerintah DI Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta, sambungnya, juga terus mempromosikan tempat baru para pedagang supaya masyarakat dan wisatawan berdatangan. Para PKL akan mendapatkan pembinaan, promosi, serta solusi kala menghadapi kendala dalam berdagang. "Harapan saya semakin banyak orang yang berbelanja di sini, tidak hanya orang yang datang saat akhir pekan," tukasnya.
Relokasi Tak Hilangkan Ciri Khas Malioboro
Sementara, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, relokasi PKL Malioboro ini bukan berarti menghilangkan ciri khas Malioboro sebagai pusat cenderamata dan jantung wisata Yogyakarta. "Malioboro tetap menjadi sentra oleh-oleh. Perbedaannya, sekarang PKL jadi satu di tempat baru yang masih dalam kawasan Malioboro," katanya dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).
Ketua Paguyuban PKL Tri Dharma, Rudiyarto mengatakan, pada prinsipnya para dapat menerima kebijakan tersebut. Hanya saja, mereka berharap relokasi berlaku terhadap semua pedagang tanpa kecuali dan lapak yang ditinggalkan tidak digunakan oleh pedagang-pedagang baru, pemilik toko, atau pemodal besar.
Para pedagang juga mendesak supaya tempat berjualan yang baru layak untuk berusaha, pemerintah mendukung promosi, sehingga kegiatan perekonomian terus berlanjut. "Mudah-mudahan relokasi ini memang untuk kebaikan para pedagang dan kami bisa memiliki legalitas, kepastian usaha, dan sebagainya," kata Rudiyarto yang memimpin paguyuban PKL dengan jumlah anggota terbanyak ini.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
