Faisal Basri Berkata Keras tentang IKN: Mimpi Jokowi Harus Dimusnahkan!

Optka.id. Faisal Basri, ekonom senior, berkata keras sekali tentang IKN (Ibu Kota Negara) dan policy Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak hanya keras kritikan Faisal tentang IKN juga sangat emosional, meskipun dibarengi dengan data komprehensif.

Faisal memulai dengan mengutip ucapan Jokowi, 6/11/2021, di Kompas.com: IKN menjadi ibukota terbaik dunia. Bahkan Jokowi bermimpi bisa mengalahkan Dubai. IKN hadiah dari Indonesia untuk dunia. Mimpinya harus tinggi untuk menyumbang peradaban dunia. Memang dilandasi mimpi. Hal itu diuraikan Faisal dalam podcast, channel Refly Harun, 2/2/2022.

Baca Juga: Jokowi Soal Pindah ke IKN: Pindah Ibu Kota Jangan Dikejar-kejar

Secara emosional Faisal mengomentari keinginan Jokowi sebagai berikut: IKN baru ini adalah hadiah Indonesia untuk dunia. Untuk rakyat saja belum beres. IKN akan mendunia, mengalahkan Dubai, internasional. Karena itu berbagai bahannya kan mesti impor jika IKN berkelas dunia. Ini kata pak Jokowiloh. Mimpi Jokowi. Karena itu wajib mimpi ini dibakar, dimusnahkan tidak tersisa, urainya emosional.

Faisal membandingkan dengan keadaan Indonesia saat ini, secara lugas dia katakana padahal untuk Indonesia saja belum beres. Rakyatnya saja masih tercecer, macem-macem masih buruk. Indonesia saja masih masalah korupsinya memburuk, demokrasinya memburuk, ketimpangan memburuk lalu bangun IKN jauh api dari panggang.  

Ketimpangan Jawa-luar Jawa Karena Ketimpangan Fiskal Pusat dan Daerah

Pertanyaannya, kata Faisal kritis, (1) untuk apa? Mengapa? Katanya Jakarta sudah tidak ada daya dukung lagi. Jakarta banyak masalah maka ditinggal. Untuk mengurangi ketimpangan Jakarta dan luar Jakarta, Jawa dan luar Jawa. Dijawab oleh Bang Jilal Mardani, planolog, Ketimpangan itu karena fiskal Pusat dan Daerah. Penerimaan Pemerintah Pusat mencapai Rp 2.000 triliun 2019. Penerimaan asli daerah provinsi (34 daerah) Rp 200an triliun. Sementara kabupaten/kota (sebanyak 514 kabupaten/kota) hanya Rp 100 triliun. 

Kunci persoalan terletak dari sentralisasi kekuasaan. Apa lagi ditambah munculnya Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Pusat mengambil kewenangan Daerah. Problemnya pada ketimpangan antara Pusat dan Daerah.

Dimana IKN? Kapan IKN harus pindah? Kata Faisal secara kritis. Bagaimana pembiayaan? Apakah ada situasi emergency sehingga harus pindah. Tidak ada perencanaan terintegrasi: antara proyek dan pembiayaan. Ini khas Jokowi. Yang menghasilkan proyek bermasalah. Kereta Cepat Jakarta-Bandung, jalan Tol Trans Sumatera. Itu impian Jokowi 27.500 km. banyak yang mangkrak. LRT, bandara Kertajati.

Belum ada landasannya, tetapi diketok oleh DPR. Pertanyaan terakhir, ini untuk siapa?

Indonesia kondisinya seperti apa. Jauh dari negara Nordik. Mereka kaya. Indikator lahir batinnya bagus. Negara2 ini di atas Indonesia. Indonesia masih termasuk rendah. HDI 107. Macem2 masih jelek. Sementara mau beri peradaban dunia. Pertumbuhan ekonomi kecenderungan melambat. Perkapita kita merosot. 

Transformasi ekonomi tersendat2. Berbagai indikator ekonomi merosot. Kemiskinan masih lebih dari separo. Kemampuan kita dari pajak terus turun, sepanjang sejarah. Kocek pemerintah cekak sementara belanjanya terus naik. Memang 2021 enerimaan pajak naik, tapi targetnya rendah. Ada Corona 19 terus bergerak. Potensi gelombang ke3 Covid 19. Hutang menggelembung. Sudah lampu kuning. Tercermin dari defisit. Menyedot 1/5 dari Pemerintah Pusat belanja negara. 

Berbagai pulau banyak terjadi bencana. Kita ditarget jadi negara maju 2036 telah dimundurkan 2043. Mundur 7 tahun sehingga ancaman menjadi negara di posisi midle semakin nyata. Perekonomian jantungnya lemah tapi disuruh lari terus. Ya semaput. Ya mangkrak. Semua itu nyata. Mestinya harus nyata dan harus dihadapi.

Kok Menteri enak-enakan. Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tidak bisa untuk IKN. Kalau begitu 

Mestinya ditundah 5 hingga 10 tahun. Tapi itu baru dibicarakan. Tapi tidak harus di Penajam. Mau niru USA Roosevelt, perpanjang jabatan 3 tahun. Karena itu IKN tidak pantas dimulai 2022. Ini akan dikebut hingga 2024. Semua anggaran diambil untuk IKN. Bahkan direncanakan 17 Agustus 2024 Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di sana.

Gugat UU IKN ke MK

Geramnya Faisal Basri tidak berhenti hanya kata-kata. Dia menggugat Undang Undang IKN melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai inkonstitusional seperti UU Cipta Kerja.

Faisal mengatakan, sebelum melakukan gugatan, pihaknya masih akan membuat petisi yang meminta Presiden Jokowi untuk menandatangani pakta integritas agar berani bertanggung jawab jika proyek IKN ini gagal.

Baca Juga: Muhammadiyah Ingin Dirikan Kantor hingga Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di IKN

"Sebelum ke MK karena kami tidak ada ahli hukum, nanti dari petisi itu ditandatangani banyak orang baru, lalu menjadi salah satu masukan buat judicial review," kata Faisal dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Jumat (21/1/2022).

Petisi itu dibuat Faisal bersama planolog yang juga mantan jurnalis, Jilal Mardhani; Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra; dan pakar kebijakan publik, Agus Pambagio. Hingga saat ini, petisi yang dibuat di laman change.org ini telah ditandatangani oleh 810 orang.

Respon KSP

Menanggapi hal tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) tidak masalah apabila ada pihak yang menyeret UU IKN ke MK. Rencana ekonom senior tersebut didasari anggapan, jika UU IKN inkonstitusioal.

"Ya, boleh-boleh saja punya pandangan begitu," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong saat dihubungi Suara.com, Senin (24/1/2022). Meski begitu, Wandy menyerahkan kepada MK untuk keputusan apakah UU IKN sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar.

"Tapi yang menentukan inkonstitusional atau bukan nanti MK kan," ujarnya. Wandy sendiri menilai kalau UU IKN sudah dibuat berdasarkan undang-undang dasar yang berlaku. Ia meyakini DPR RI sudah melakukan yang terbaik dalam perancangan UU IKN.

"Sudah (sesuai konstitusi). Ada sembilan fraksi di DPR kan. Hanya satu yang menolak. Saya kira mereka semua paham konstitusi. Sehingga mereka meloloskannya menjadi UU IKN."

Sebelumnya Faisal  menyatakan rezim Jokowi secara moral bakal ambruk sebelum 2024. Hal itu terjadi karena semakin banyak konflik disekitar rezim karena kepentingan yang beda dan timpang. Hal itu yang menyebabkan terjadnya konflik sehingga berujung ambruknya moral emerintahan Jokowi sebelum 2024. Tidak hanya itu saja Faisal juga mengibaratkan IKN bagai surge dikelilingi nerakaHal itu dikatakan karena disekitar IKN ada berbagai tambang, kebun sawit, dan kilang minyak.

Ini unik, dia (pemerintah) bikin green city, smart city, tapi di sekelilingnya lain sama sekali. Jadi, surga yang dikelilingi oleh neraka. Lama-lama surganya bisa panas juga, kata Faisal pada diskusi daring di Universitas Mulawarman, Senin (31/1).

Baca Juga: Puan Maharani Setelah di IKN: Rumah Oke, Tidur Nyenyak

Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menjawab pernyataan ekonom Faisal Basri soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dikelilingi neraka. Sidik mengatakan pemerintah membangun Nusantara sebagai kota berkelanjutan. Dia menyebut IKN Nusantara akan mengusung platform nol emisi karbon, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan habitat berkelanjutan.

Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu bersama-sama mewujudkan pembangunan IKN yang sekaligus akan menjadi jawaban atas prasangka terhadap Indonesia yang dinilai tidak peduli lingkungan, kata Sidik Selasa (1/2).

Sidik menyampaikan IKN Nusantara dibangun dengan visi world class city for all atau kota dunia untuk semua. Menurutnya, ibu kota baru Indonesia bakal jadi kota paling berkelanjutan di dunia.

Dia menyebut IKN Nusantara menjadi percontohan pengembangan kota berkelanjutan. Penyediaan ruang hijau dan penggunaan teknologi mutakhir akan menjadi dua hal utama dalam pembangunan ibu kota baru.

Visi kota dunia untuk semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan, ujar Sidik.

Tulisan Aribowo

Editor Amrizal Ananda Pahlevi

Editor : Pahlevi