Optika.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengungkapkan alasan Khofifah Indar Parawansa dan Alissa Wahid untuk mengemban amanah sebagai jajaran PBNU
Pada acara Silaturahmi PBNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dan Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Gus Yahya menjelaskan kedua perempuan tersebut adalah kandidat terbaik yang mampu mengisi di bidangnya.
Baca Juga: Makin Kuat, PBNU Desak PKB Tentang Peran Ulama di Partai
Beliau-beliau ini kita ajak bergabung di PBNU karena kita butuh, bukan karena perempuan. Kalau sekadar perempuan, mungkin saya bisa ajak istri saya masuk PBNU, kata Gus Yahya, Kamis (17/2/2022).
Kebutuhannya pada sosok Khofifah tidak lain karena cita-cita kebangkitan NU di bidang teknokrasi. Gus Yahya mempercayai Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang paling memahami, mengerti, sekaligus berpengalaman di bidangnya.
Tidak ada yang berpengalaman lebih baik dalam bidang teknokrasi ini selain Khofifah, ujarnya.
Oleh karena itu, Gus Yahya meminta Khofifah secara khusus untuk berkeliling Indonesia dalam rangka melatih PWNU se-Indonesia mengenai teknokrasi. Gus Yahya berharap agar Khofifah Indar Parawansa mengajarkan pengalaman teknokratnya kepada jajaran pengurus Nahdlatul Ulama.
Bu Khofifah akan kita minta berkeliling Indonesia mengajar PWNU se-Indonesia tentang bagaimana mengelola membangun teknokrasi di dalam Nahdlatul Ulama, ujarnya.
Apalagi di masa kepemimpinannya yang baru berjalan ini, Gus Yahya sudah membuat berbagai kerja sama yang bisa diturunkan ke tingkat wilayah, cabang, hingga majelis wakil cabang (MWC).
Agar kerja sama itu tidak berhenti di tanda tangan, Gus Yahya menegaskan pentingnya membangun teknokrasi di tubuh NU. Karenanya, kehadiran Khofifah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita itu.
Menurutnya, sangat penting mengingat perlunya membangun NU dengan sistem ala pemerintahan (governing NU). Bedanya NU dengan pemerintahan adalah anggotanya yang hanya terikat sebagai kewargaan atau rekanan (fellowship), bukan kewarganegaraan (citizenship). Perbedaan lainnya, NU tidak memiliki wilayah teritori sebagaimana negara.
Mengelola NU laksana pemerintahan, kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.
Baca Juga: Pengurus Kiai PBNU Meminta PKB Diperbaiki, Dulu Diancam Carok Saat Dirikan Partai
Sementara itu, Alissa Wahid dipilih karena kompetensinya dalam membangun kerja sama. Gus Yahya menyebut bahwa akad kerja sama yang telah disebutkan di atas merupakan kerja keras dari sosok putri sulung Gus Dur itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggalangan kerja sama dengan berbagai pihak sampai sejauh ini sebagian besar ini adalah kerja keras dari Bu Alissa Wahid, tuturnya.
Skenario Kerja Sama PBNU di Masa Depan
Hal ini dikarenakan Nahdlatul Ulama sekarang ini sudah memperoleh akad kerja sama dengan berbagai pihak yang eksekusinya setingkat nasional. Disediakan anggaran, bermacam fasilitas, namun kontennya dibuat dan berasal dari Nahdlatul Ulama.
Ia menyebut kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait berbagai hal seperti peremajaan kebun sawit rakyat dan kehutanan sosial sekurangnya bisa diturunkan ke 130 cabang.
Sementara dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PBNU telah menandatangani kerja sama membangun 90 titik kampung nelayan.
Di Bangkalan, Kamis (17/2/2022), PBNU ada akad kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kerja sama dengan kementerian tersebut menargetkan minimalnya dapat mencetak 10.000 orang wirasantri dalam satu tahun.
Baca Juga: Sebut Gus Yahya dan Gus Ipul Politisasi PBNU, Cak Imin: Nggak Sopan!
Di tempat dan waktu yang sama, PBNU juga membangun kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) dan diharapkan setiap cabang dan wilayah masing-masing memiliki BUMNU.
Nah dari sini kita sudah bisa membayangkan bahwa untuk mengelola semua itu supaya bisa jalan beneran, bukan cuma omongan, bukan hanya selesai jadi tanda tangan MoU (Memorandum of Understanding). Kita membutuhkan teknokrasi, pungkasnya.
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
