Optika.id, Surabaya - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan, tidak boleh ada pengurus PBNU yang maju Pilpres 2024.
Hal ini ia sampaikan kepada wartawan usai Silaturahim PBNU, PWNU se-Indonesia dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (16/2/2022) malam.
Baca Juga: Makin Kuat, PBNU Desak PKB Tentang Peran Ulama di Partai
"Dari PBNU jangan sampai ada yang maju sebagai calon (presiden), itu pertama. Yang kedua, calonnya siapa aja, itu lihat saja nanti, nanti kan semuanya sebagian besar calon-calon yang muncul akan menyatakan punya hubungan dengan NU. Dan, warga NU dipersilakan dengan bebas (memilih)," ujarnya.
Ia menambahkan, PBNU tidak akan membuat sikap resmi menjelang tahun politik pemilihan umum di 2024. Ia menegaskan keengganan atas nama lembaga dalam proses politik praktis.
"Dari PBNU jangan, jangan, biar dari luar PBNU. Supaya PBNU jangan sampai ada keterlibatan institusional. Kalau maju, harus keluar atau mundur, iya dong. Tapi kalau pribadi-pribadi, ada apakah Gus Saifullah Yusuf atau saya sendiri secara pribadi mendukung tanpa mengatasnamakan lembaga nggak papa, kita lihat nanti. Saat ini juga belum jelas calonnya siapa, tegasnya.
Ia memberikan batas jelas antara dukungan atas nama lembaga atau kegiatan aktivitas partai untuk kadernya. Ia berharap saling mengingatkan dan menghargai demi persatuan NU.
Beberapa waktu lalu, dirinya memberikan teguran lisan kepada beberapa pimpinan PCNU yang diduga menggunakan atribut NU dalam kegiatan politik praktis. Menurutnya Ini sudah jadi keputusan-keputusan resmi yang paling mendasar sejak Muktamar NU ke-26 di Semarang sejak 1979.
Baca Juga: Pengurus Kiai PBNU Meminta PKB Diperbaiki, Dulu Diancam Carok Saat Dirikan Partai
Saya telah panggil cabang-cabang itu, yaitu Banyuwangi, Sidoarjo dan Bondowoso, karena ada indikasi bahwa mereka melakukan keterlibatan politik melampaui batas-batas parameter yang diizinkan. Yaitu bahwa mereka mengatasnamakan lembaga, karena tempat kegiatan di kantor PCNU dan backdropnya disebutkan kegiatan PCNU tapi isinya politik praktis. Nah, ini yang kita tegur, jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia memberikan gambaran, terlibat dalam politik praktis diperbolehkan atas nama pribadi namun tidak boleh menggunakan atas nama lembaga NU. Jika melanggar akan diberikan teguran lisan dan tertulis.
Kalau seperti Nusron Wahid Golkar misalnya sudah mundur, Gus Falah PDIP juga bukan pengurus, walaupun anggota DPR RI. Jelas mereka aktivis partai, ada aktivis Golkar, aktivis PDIP. Saya sendiri juga aktivis PKB sebetulnya, walaupun bukan pengurus. Ini supaya kami saling mengontrol nanti. Jika ada dari PBNU yang membuat gesture seolah NU mendukung salah satu partai, kami saling mengingatkan, tukasnya.
Baca Juga: Sebut Gus Yahya dan Gus Ipul Politisasi PBNU, Cak Imin: Nggak Sopan!
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
